TRIBUNKALTIM.CO - Ramai soal celengan rahasia sebesar Rp 104 Triliun yang dapat digunakan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran untuk membiayai program jika menang Pilpres 2024.
Terkait celengan rahasia Rp 104 T ini, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko tidak bsia memberikan penjelasan lebih rinci.
Namun Budiman Sudjatmiko mengatakan cawapres Gibran Rakabuming Raka akan menjelaskan terkait celengan rahasia Rp 104 T ini saat debat cawapres Jumat (22/12/2023).
Budiman Sudjatmiko ikut menanggapi soal celengan rahasia Rp 104 T pasangan Prabowo-Gibran yang tengah ramai dibahas.
Baca juga: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Butuh Rp 400 Triliun, Sumber Uangnya dari Mana Saja?
Baca juga: Partai Pengusung Prabowo-Gibran Sebut Cawapres Ban Serep
Baca juga: Demokrat Sebut Wapres Ban Serep, Partai Pengusung Prabowo-Gibran Nilai Debat Cawapres tak Urgent
Menurut Budiman Sudjatmiko, dana untuk program makan siang gratis, energi hijau, dan lainnya yang ditawarkan Prabowo-Gibran saat kampanye sudah ada.
Budiman Sudjatmiko enggan mengomentari lebih jauh terkait sumber dana itu.
Menurutnya, nanti akan dijelaskan langsung oleh Gibran saat debat cawapres yang akan digelar pada Jumat (22/12/2023).
Sebab, kata Budiman, menjelaskan sumber dana untuk merealisasikan program Prabowo-Gibran bukanlah kapasitasnya.
Hal itu disampaikan Budiman usai menghadiri acara Konsolidasi Relawan Tim Digital Prabowo-Gibran di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023) seperti dilansir TribunKaltim.co dari Kompas Video di artikel berjudul Soal 'Celengan Rahasia' Rp 104 Triliun, TKN: Gibran Akan Jelaskan Saat Debat Cawapres
Sebelumnya, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo mengungkapkan ada sumber 'celengan rahasia' pendanaan baru sebesar Rp 104 triliun yang dapat digunakan untuk memenuhi janji kampanye paslon nomor urut 2 jika menang Pilpres 2024.
Akan tetapi, Drajat Wibowo enggan menjelaskan lebih detail mengenai dana itu lantaran masih rahasia.
Bukan Pangkas Anggaran Bansos
Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa program makan siang dan susu gratis yang digagas paslon nomor urut 2 tidak akan memangkas anggaran dari dana bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, anggaran bansos senilai Rp500 triliun untuk masyarakat yang membutuhkan tetap akan dilanjutkan jika Prabowo-Gibran menang pada Pilpres 2024.
"Saya ikut tim pakar, dana (makan siang dan susu gratis) ada dan bakal ada, dan ini bukan dari anggaran bansos, anggaran bansos yang Rp500 T tahun depan itu tetap.
Bansos kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini," kata Hashim, Rabu (20/12/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnewsc.om di artikel berjudul TKN: Uang Program Makan Siang dan Susu Gratis dari Sumber Dana Baru, Bukan Pangkas Bansos.
Ia menyampaikan bahwa dana program makan siang dan susu gratis akan diambil dari sumber baru.
Akan tetapi, ia tidak bisa merinci dari mana uang tersebut berasal.
"Ini ada dana baru dan bakal dan saya jamin, Prabowo jamin, tim pakar dana ada dan bakal ada," katanya.
Di sisi lain, Hashim memahami dana makan siang dan susu gratis akan mengeluarkan angka yang besar, yakni Rp450 triliun atau tiga kali lipat dari anggaran Kementerian Pertahanan RI.
"Saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana Rp450 T setiap tahun.
Baca juga: Inilah Daftar Pengusaha Elite Sulawesi Selatan di Belakang Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
Pak Prabowo menganggap ini penting sekali, begitu penting dana ini tiga kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun, tiga kali lebih.
Anggaran TNI dan pertahanan Rp137 T dan program untuk makanan gratis Rp450 T," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Indra Charismiadji menanggapi program makan siang gratis untuk anak sekolah yang disebut sudah berjalan di 76 negara.
Menurut Indra program makan siang gratis dari capres dan cawapres nomer urut dua merupakan janji politisi untuk kepentingan elektoral semata.
“Inilah perbedaan antara negarawan dengan politisi.
Politisi hanya fokus pada kepentingan elektoral semata, sedangkan negarawan akan taat pada konstitusi karena mengedepankan kepentingan negaranya di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya,” kata Indra dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).
Kemudian, ia menyebutkan bahwa dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 tegas dinyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".
Baca juga: Ucapan Prabowo Ndasmu Etik Jadi Viral, Tokoh Banyumas sebut Ndasmu Bukan Bahasa Keseharian
Menurut data BPS, kata Indra masih sekitar 20 persen anak Indonesia yang hari ini belum bersekolah sampai tingkat sekolah menengah pertama (SMP).
Sebagian besar yang sudah bersekolah pun tidak sepenuhnya dibiayai pemerintah karena bersekolah di sekolah swasta yang tidak mungkin gratis.
"Setiap tahun rakyat selalu ribut karena PPDB zonasi, yang penyebabnya adalah kuota yang ada jauh lebih sedikit dari jumlah pendaftar.
Alih-alih problem tahunan rakyat ini segera diselesaikan ini malah mau buat program baru yaitu makan siang gratis dengan anggaran super jumbo sampai Rp450 triliun," katanya.
Menurutnya bukan itu yang dibutuhkan rakyat Indonesia.
Rakyat Indonesia butuh layanan pendidikan gratis, dan itu adalah amanat konstitusi.
Indra juga tidak menampik ada 76 negara yang memberikan makan gratis untuk anak sekolah. Namun ada 155 negara yang memberikan layanan pendidikan gratis sepenuhnya dari kelas 1 sampai kelas 9.
"76 negara yang memberikan makan gratis tersebut secara keseluruhan sudah juga menggratiskan biaya pendidikan terlebih dahulu.
Jadi prosesnya dimulai dengan menggratiskan biaya pendidikan baru ke tahap selanjutnya yaitu memberikan makan gratis, tentunya bagi negara-negara yang ekonominya cenderung kuat," sambungnya.
Seharusnya, kata Indra, Indonesia meniru 155 negara yang memberikan layanan pendidikan gratis untuk semua dulu, jangan terbalik.
Ia menegaskan akses pendidikan untuk semua dan dibiayai 100 persen oleh negara akan memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan.
Baca juga: Prabowo Subianto: Demi Allah, Saya Tidak Menghendaki Jadi Presiden Hanya untuk Kekuasaan
(Kompas/Tribunnews)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.