Baca tanpa iklan
Menurut dia, semangat reformasi yang digaungkan sejak 1998, yaitu anti korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN.
"Saya perlu ingatkan kembali kepada rakyat indonesia, KKN yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa," ujarnya.
Pengamat Ingatkan Sikap Seorang Negarawan
Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menyebut meski aturan tak melarang presiden dan para menteri untuk berkampanye dan memihak, tapi publik berharap Jokowi lebih menunjukkan sikap negarawannya sebagai presiden.
"Tapi dalam aturan memang tidak dilarang, tapi dalam konteks sebagai presiden perlu berjiwa negarawan," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Rabu (24/1/2024).
Sebab kata Ujang, kepentingan seseorang yang menjabat sebagai presiden semestinya mewakili kepentingan masyarakat dan negara, bukan justru memihak untuk kepentingan keluarga, pribadi atau kelompok tertentu.
"Karena kepentingan presiden adalah kepentingan masyarakat dan negara, bukan kepentingan keluarga, pribadi atau kelompok golongan," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Soal Pernyataan Presiden Boleh Memihak, Pengamat: Semestinya Jokowi Tunjukkan Sikap Negarawan.
Jokowi: Presiden Boleh Loh Kampanye
Pernyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak ini disampaikan ketika menjawab pertanyaan perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.
Baca juga: Lengkap, Ini Dia 2 Pidato Ikonik yang Disusun Tom Lembong, Buat Jokowi Tuai Pujian di Panggung Dunia
Selanjutnya, Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.
Rabu (24/1/2024), Jokowi ketika memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur mengatakan, "Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja."
Pernyataan Presiden Jokowi terbaru ini membuat publik beranggapan bahwa Jokowi telah terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon.
"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh.
Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Jokowi: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak, tapi...
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.