Baca tanpa iklan
Selain itu juga memastikan penerapan keselamatan konstruksi yang memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan kerja pada tenaga kerja konstruksi dan semua pihak yang terlibat.
Selanjutnya aspek keselamatan keteknikan tanpa kegagalan, aspek pembangunan ramah lingkungan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, dan aspek komunikasi yang baik pada masyarakat sekitar serta pengendalian dampak sosial.
"Prinsipnya penerapan SMKK ini berkaitan dengan kualitas. Bagaimana pembangunan infrastruktur ini sesuai rencana, tepat waktu dan tepat mutu," kata Danis seperti dikutip Kompas.com, dari laman resmi Kementerian PUPR, Minggu (11/2/2024).
Menurut Danis, penerapan SMKK ini berlaku untuk semua pembangunan infrastruktur di Indonesia, tidak terkecuali infrastruktur IKN.
Untuk memperkuat hal itu, telah diterbitkan pula Permen PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK agar dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
Pekerjaan konstruksi di IKN memiliki cakupan yang besar, dan pengawasannya berlapis.
Jadi setiap paket pekerjaan diawasi paling tidak empat level.
"Misalnya, paket Jalan Sumbu Kebangsaan ada pengawasan dari kontraktor, pengawasan Manajemen Konstruksi, pengawas pengguna proyek dari PUPR, dan khusus untuk pembangunan IKN ada Manajemen Konstruksi Induk (MKI)," terang Danis.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi juga secara berkala melakukan monitoring SMKK mengacu pada prinsip keselamatan keteknikan konstruksi seperti pengecekan material yang akan digunakan dan pengujian kalaikan fungsi.
Baca juga: Usung Konsep Green Construction, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur IKN Tuntas Bulan Depan
Kemudian prinsip keselamatan dan kesehatan pekerja seperti pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penggunaan alat pelindung diri (APD).
Tidak hanya untuk pekerja, tetapi juga keselamatan publik, masyarakat yang ada di sekitar.
Misalnya bagaimana manajemen transportasinya juga sudah diatur, termasuk keselamatan lingkungan.
Tak hanya itu, Otorita IKN yang mengawal pembangunan IKN sesuai Undang-undang (UU) IKN Nomor 3 Tahun 2022, juga diatur untuk mengikuti keberlanjutan.
Terkait hal ini, Ketua Majelis Kode Etik (MKE) Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro menuturkan, polusi, kumuh, debu beterbangan, adukan material konstruksi berceceran yang dibawa kendaraan berat adalah bentuk tidak optimalnya persiapan pembangunan IKN.
"Ini adalah tatanan mikro yaitu kualitas manajemen pelaksanaan proyek.