TRIBUNKALTIM.CO - Masalah pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur belum tuntas.

Padahal, penyelesaian persoalan pertahanan mutlak diperlukan untuk kelancaran pembangunan maupun investasi di IKN.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan meminta pembentukan tim terpadu untuk menyelesaikan masalah tanah di IKN.

Pemerintah telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (19/02/2024).

Baca juga: 3 Fitur Spesial Buat Jalan Tol IKN Nusantara Jadi yang Tercanggih di Indonesia, Cek Progresnya

Rakor tersebut dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.

Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Luhut mengatakan bahwa perlu dibentuk tim terpadu untuk melaksanakan sejumlah kegiatan pertanahan di IKN.

Kegiatan tersebut antara lain penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang ada di atas tanah aset dalam penguasaan; penyelesaian aset tanah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); serta penyelesaian aset tanaman dan non-tanaman yang ada di dalam wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan non-wilayah KIPP.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto memastikan pihaknya mendukung di bidang pengadaan tanah dan penataan ruang.

Ia mengatakan bahwa beberapa infrastruktur yang dibangun di IKN disediakan melalui Badan Bank Tanah.

Menurutnya, di samping pembentukan tim terpadu, diperlukan penilaian independen di lapangan serta pendampingan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Adapun Rakor yang berlangsung secara daring ini juga dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia; serta perwakilan dari Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; serta Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Eko Budi Kurniawan.

Baca juga: Jumlah ASN Pindah ke IKN Nusantara Dikurangi, Pemindahan Molor Agustus 2024, Penjelasan MenpanRB

Habiskan Rp 1,4 Triliun

Pemerintah terus menggenjot pembangunan di IKN Nusantara, salah satu yang menjadi perhatian adalah ganti rugi untuk pembebasan lahan.

Dana pembebasan lahan untuk IKN Nusantara telah menghabiskan dana Rp 1,43 Triliun sepanjang tahun 2023.