TRIBUNKALTIM.CO - Kubu Ganjar Pranowo - Mahfud MD melayangkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara, PDIP kini juga menggugat pencalonan Gibran Rakabuming ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.

Baik gugatan ke MK ataupun ke PTUN ini dinilai sebagai upaya balas dendam PDIP kepada Presiden Jokowi.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, gugatan kubu PDI Perjuangan ke lembaga yudikatif terkait Pilpres 2024 bukan menyoal kalah atau menang.

Menurut dia, baik gugatan PDIP ke PTUN maupun gugatan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi merupakan buntut kekecewaan partai banteng terhadap Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Gara-Gara Sirekap, Hotman Paris dan Bambang Widjojanto Saling Ejek di Sidang Mahkamah Konstitusi

“Ini bukan lagi soal kalah menang.

Tapi soal bagaimana kekecewaan PDIP terhadap Jokowi yang belok arah dan menggembosi basis-basis PDIP, baik di pilpres (pemilu presiden) atau pileg (pemilu legislatif),” kata Adi kepada Rabu (3/4/2024).

Adi menilai, Jokowi berperan besar terhadap penurunan suara PDIP pada Pileg 2024 dan minimnya suara Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

Seperti diketahui, pada pemilu kali ini partai banteng “hanya” mendapat 25.387.279 suara atau 16,72 persen.

Jumlah itu menurun dari Pemilu 2019, di mana PDIP mendulang 27.503.961 suara atau 19,33 persen.

Sementara, Ganjar-Mahfud hanya memperoleh 27.040.878 suara atau 16,47 persen.

Jumlah ini kalah jauh dari pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang mendapat 96.214.691 suara atau 58,58 persen.

Jebloknya perolehan suara PDIP dan Ganjar-Mahfud disinyalir sebagai dampak dari dukungan Jokowi untuk Prabowo dan putra sulungnya, Gibran.

Oleh karenanya, kata Adi, tak heran jika kini gerbong PDIP terus mencari celah untuk menggugat keabsahan Gibran sebagai kontestan Pilpres 2024, baik lewat MK maupun PTUN.

“Sangat terlihat PDIP terus berupaya untuk mendelegitimasi, bahkan mengguggurkan pencolonan Gibran di pilpres karena dinilai cacat etika,” ujar Adi.

Baca juga: Survei Terbaru Pilkada Sulsel 2024, Elektabilitas Menteri Jokowi dan Eks Kapolda Metro Jaya Bersaing