Menurut dia, partai banteng moncong putih terbuka kepada siapa pun tokoh yang ingin berkontestasi pada Pilkada 2024.
Baca juga: DPP Golkar Tulis Satu Nama Saja untuk Bakal Calon Pilkada Bontang 2024, Sebut Andi Faizal Sofyan
"Maka, PDI Perjuangan melakukan penjaringan secara terbuka dari bawah. Bagi yang tertarik untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur, dari PDI Perjuangan, silakan mendaftar baik di kantor DPD PDI Perjuangan Sumut maupun ke DPP partai," ujar Hasto.
Diberitakan sebelumnya, Bobby Nasution direkomendasikan oleh Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Sumatera Utara 2024.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat menjelaskan tentang kehadiran Bobby dalam acara pengarahan untuk bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di markas DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Sabtu, 6 April 2024.
Menurut Ace, para tokoh yang hadir dalam acara pengarahan kemarin adalah mereka yang sudah direkomendasikan maju sebagai calon kepala daerah.
"Figur yang hadir saat ini memang mereka yang telah direkomendasikan untuk menjadi calon kepala daerah karena setelah ini akan melalui proses survei yang pertama pada bulan yang akan datang. Melihat sejauh mana peta kekuatan dari masing masing figur yang sekarang hadir," kata Ace.
Hasto: Menguntungkan Dewa-dewa, Bukan Rakyat
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto memakai menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai contoh bentuk supremasi hukum yang berubah menjadi supremasi kekuasaan.
Bobby, menurut Hasto, dikabarkan oleh pemberitaan ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara.
Tak hanya Bobby, Hasto mengatakan, beberapa orang dekat dengan keluarga Jokowi direstui keinginannya untuk maju dalam Pilkada serentak yang dijadwalkan digelar pada November 2024.
Hasto menganggap Bobby beserta orang dekat keluarga Jokowi yang ingin maju dalam Pilkada di Sumatera Utara menjadi bagian kotak pandora kecurangan yang sudah terbuka mengenai pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Dalam catatan saya tadi ada lima kotak yang sudah dibuka. Pertama, supremasi hukum jadi supremasi kekuasaan. Akibatnya pemilu yang seharusnya cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi kini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme," kata Hasto diskusi "Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024" di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).
"Dan ini sangat berbahaya, buktinya muncul berita Mas Bobby mau menjadi calon gubernur, Sekretaris Ibu Iriana mau jadi walkot Bogor, akibat dari dampak kotak pandora pertama yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya," ujarnya lagi.
Kotak pandora kedua, menurut Hasto, sikap kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman telah direduksi menjadi sikap kekeluargaan.
Baca juga: Golkar Tugaskan 12 Kader di Kaltim Berlaga di Pemilihan Kepala Daerah 2024, 3 dari Keluarga Masud
"Jadi, ketika menyangkut karakter satu-satunya boleh dicek di dalam syarat pejabat tinggi negara yang memasukan sikap kenegarawanan itu hanya hakim MK," katanya.