Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Amicus Curiae jadi sorotan publik jelang putusan MK soal gugatan Pilpres 2024.
Apa itu Amicus Curiae?
Surat Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan yang ditulis oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah dikirim ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baru-baru ini, Capres 03 Ganjar Pranowo beber substansi surat Amicus Curiae bos PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Ya, Ganjar Pranowo berharap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dengan seadil-adilnya sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 pada 22 April mendatang.
Selengkapnya ada dalam artikel ini.
Baca juga: Hasto PDIP Tuai Kritik, Dianggap Persulit Pertemuan Jokowi dengan Megawati
Baca juga: Tanda-tanda Alam Pertemuan Megawati - Jokowi, Pengamat Beber Luka Hati Dalam PDIP Tanpa Obat Penawar
Baca juga: Pengamat Bongkar Luka Hati Megawati Kepada Jokowi Sulit Diobati, Lebih Dalam Dibanding dengan SBY
Ganjar juga menekankan bahwa MK penting mengembalikan marwah Konstitusi yang berpegang pada demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Ganjar di tengah-tengah menjelaskan tentang surat Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan yang ditulis oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
"Saya kira momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April Mop tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini, habis gelap terbitlah terang," kata Ganjar saat ditemui di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).
Ganjar menilai bahwa Amicus Curiae Megawati juga diharapkan mampu mendorong hakim konstitusi memutus perkara seadil-adilnya.
Baca juga: Tanda-tanda Alam Pertemuan Megawati - Jokowi, Pengamat Beber Luka Hati Dalam PDIP Tanpa Obat Penawar
Menurut dia, kini semua pihak memberikan fokus yang berlebih kepada MK yang dalam waktu dekat bakal memutuskan sengketa Pilpres 2024.
Oleh karena itu, Ganjar berpandangan, jika hakim MK memutuskan dengan adil maka bisa dikatakan Marwah MK telah kembali.
"Dari kondisi MK yang selama ini jadi cacian, makian dan stempel-stempel yang kurang baik dengan putusan MKMK, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah MK," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Lebih lanjut, Ganjar mengatakan, Amicus Curiae Megawati juga tidak bermaksud memengaruhi atau mengintervensi MK dalam memutuskan perkara.
"Tapi wewenangnya (tetap) pada Yang Mulia Majelis Hakim. Tapi sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, Ibu (Megawati) menuliskan pikirannya termasuk opininya di Harian Kompas. Saya kira semua orang melihat situasi ini," kata Ganjar.
"Saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya dengan fakta yang ada. Agar demokrasi bisa terjaga," ujarnya lagi Sebagai informasi, Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Gedung MK, Selasa.
Baca juga: Hasto PDIP Tuai Kritik, Dianggap Persulit Pertemuan Jokowi dengan Megawati
Dokumen itu diserahkan melalui Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang didampingi Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.
"Saya Hasto Kristiyanto bersama Djarot Saiful Hidayat ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dengan surat kuasa berikut untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto, Selasa.
Dalam dokumen yang disebarkan PDI-P, isi amicus curiae yang disampaikan Megawati tak berbeda jauh dari artikel opininya yang dipublikasikan di Harian Kompas beberapa waktu lalu.
Namun, Megawati menambahkan tulisan tangan yang berisi pesan agar MK mengambil putusan yang menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Bobby Nasution Mustahil Didukung PDIP Maju di Pilkada Sumut 2024, Jadi Tumbal Jokowi vs Megawati?
Pertemuan Jokowi dan Megawati
Pihak Istana turut mengomentari rencana pertemuan Jokowi dan Megawati yang tak kunjung terwujud.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan pihaknya masih mencari waktu yang pas untuk pertemuan Jokowi dan Megawati.
Saat ditanya soal kisaran waktu pertemuan Jokowi dan Megawati akan diselenggarakan, Ari enggan bicara banyak.
"Terkait silaturahmi (Presiden Jokowi) dengan Ibu Megawati sedang dicarikan waktu yang tepat," kata Ari Dwipayana, Sabtu (13/4/2024).
Ari tidak membantah saat ditanya kemungkinan pertemuan Jokowi dan Megawati digelar pada bulan Syawal ini.
Menurutnya, bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat untuk menjalin silaturahmi.
Ari menambahkan, Jokowi selalu terbuka untuk bersilaturahmi dengan tokoh bangsa, termasuk Megawati.
Projo Beri Peringatan Hasto
Tanggapan berbeda disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko.
Terkait sulitnya syarat untuk Jokowi menemui Megawati, Handoko langsung memberikan kritik.
Handoko berujar, tidak perlu syarat politis dalam silaturahmi Jokowi dan Megawati.
Menurutnya, silaturahmi terutama di bulan Syawal dapat memberikan banyak berkah.
“Urusan bangsa dan negara itu tidak melulu soal politik. Enggak usah pakai syarat,“ katanya hari ini, Sabtu (13/04/2024).
Handoko menegaskan, silaturahmi hanya membutuhkan niat baik dan ketulusan hati.
Tidak perlu syarat-syarat politis yang hanya akan mencederai hati rakyat.
“Menolak silaturahim bikin rakyat ilfil," tegasnya.
TKN Prabowo-Gibran: Jangan Asal Bicara
Kritik juga dilayangkan Ketua Umum relawan Prabowo Mania sekaligus anggota TKN Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer alias Noel.
Menurut Noel, pernyataan Hasto jauh dari kesan dan sikap kader partai politik.
"Hasto perlu mendapatkan pengkaderan sebagai seorang kader partai politik. Dia perlu memahami bagaimana sikap seorang kader partai politik yang baik, bersikap positif dan mengutamakan persatuan bangsa. Jangan sebaliknya, tidak mampu menjaga silaturahmi di antara pemimpin bangsa," kata Noel dalam keterangannya, Sabtu.
Noel menegaskan, rencana pertemuan Jokowi dan Megawati merupakan hal penting dalam kerangka kebangsaan dan kenegaraan.
Ia menduga, Hasto hanya mengedepankan sinisme politik hingga terkesan memberi syarat khusus bagi Jokowi untuk bertemu Megawati.
"Jangan asal bicara tanpa dipikirkan atau sekedar ngomong tanpa tahu substansinya sehingga ngawur," tutur Noel.
Terlebih menurut dia, Indonesia yang merupakan bangsa majemuk membutuhkan pemimpin yang guyub dalam persatuan untuk kemajuan bangsa dan pembangunan nasional.
"Sudah saatnya, kader partai politik mengedepankan politik positif dan bukan berpikir dan bergerak destruktif untuk kepentingan pribadi dan komunitasnya," tukasnya. (*)
Ikuti berita lainnya saluran whatsapp dan google news Tribun Kaltim
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop"