Selain itu, Bahtiar mengatakan, perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia sekaligus sebagai pembuktian progres proyek strategis tersebut.

"Pemerintah masih punya waktu dua bulan sebelum momen Agustusan. Ini justru critical time buat pemerintah untuk menunjukkan langkah-langkah konkret sebagai sinyal positif bagi investor," tuturnya.

Bahtiar mengatakan, perayaan HUT 17 Agustus di IKN nanti menjadi tolok ukur para investor untuk melihat pencapaian pemenuhan infrastruktur dasar proyek strategis nasional tersebut, seperti ketercukupan air, akses listrik, energi, ketersediaan jaringan transportasi, serta telekomunikasi.

Kemerdekaan RI di IKN juga, sambung dia, turut menjadi miniatur proyeksi keramaian masyarakat, sehingga para investor bisa menghitung kalkulasi pasar yang bisa diperoleh.

"Saya bilang perayaan HUT seperti prototype new capital, itu yang paling paling penting. Karena yang paling dibutuhkan dari swasta itu adalah bukti nyata bahwa ini beroperasi," ujarnya.

Ia mengatakan untuk menarik minat investasi agar lebih masif lagi, pemerintah bisa menawarkan skema kerja sama yang variatif bagi sektor swasta.

Seperti halnya tak hanya memberikan skema konsesi dari bisnis di IKN, melainkan turut memberikan proyeksi inovasi dari pemerintah, sehingga membuat Ibu Kota Indonesia di Kalimantan Timur tersebut lebih maju lagi.

"Pemerintah dan swasta duduk bareng bagaimana pemerintah membantu swasta untuk creating market, karena swasta itu pada saat membangun sesuatu atau investasi sesuatu, dia akan berhitung pada pasarnya. Sejauh mana insentif yang diberikan pemerintah dapat menciptakan pasar itu," kata dia.

Sebelumnya Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan penetapan kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang definitif menjadi salah satu strategi untuk menjaga kepercayaan investor.

Selain segera menetapkan pemimpin definitif pembangunan IKN, pemerintah juga mesti menetapkan target realistis pembangunan agar memberikan kepastian kalkulasi kepada para investor.

Baca juga: Dampak IKN di Balikpapan, Lonjakan Penduduk dan Defisit Air Bersiih Makin Parah, Apa Upaya Pemkot?

Hanya 20 Persen

Padahal, postur APBN untuk pembangunan IKN hanya didesain sebesar 20 persen dari total kebutuhan anggaran IKN Rp 466 triliun atau sekitar Rp 93,2 triliun.

Artinya, bila mengacu pada rencana pos pendanaan IKN itu, gelontoran APBN sebesar Rp 72,3 triliun telah mencapai 77,57 persen

Menanggapi hal itu, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mewanti-wanti agar pemerintah khususnya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat segera menggaet investor sebagai sumber pendanaan IKN baru.

“Biaya dari APBN tinggal sedikit saja dan bisa habis digunakan pada 2025-2026.