AHY Tegaskan Demokrat Tak Merusuhi Penyusunan Kabinet, Bocoran Kaesang Soal Pertemuan Ketum Parpol

TRIBUNKALTIM.CO - Komposisi kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming masih tanda tanya.

Partai Demokrat sebagai salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM, bisa dipastikan akan mendapat jatah Menteri.

Meski demikian, Partai Demokrat enggan merusuhi proses penyusunan kabinet, tersebut.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Kami beri ruang luas ke Pak Prabowo untuk benar-benar menjelaskan visi misi beliau menyukseskan itu semua.

Dalam penyusunan kabinet, merancang itu semua Demokrat tidak ingin merusuhi, kami sadar itu hak prerogatif Pak Prabowo,” kata AHY, Kamis (4/7/2024).

Baca juga: Daftar Kabinet Prabowo Beredar, Fahri Hamzah dan Fadli Zon Kebagian, Pengganti Sri Mulyani Terjawab

Hal itu disampaikan AHY menanggapi korelasi Pilkada dengan penyusunan kabinet kelak.

Menurutnya dalam mengusung kandidat tentunya akan memikirkan kans kemenangan bersama Koalisi Indonesia Maju.

“Kalau cocok tidak menang buat apa? Menang tak peduli hubungan enggak gitu juga. Dalam prakteknya enggak mudah, bicara provinsi besar juga daerah lain.

Karena memang peta Pilkada sudah konstelasi terbntuk sebelum pemilu, sebelum pilpres,” kata AHY.

Bocoran Kaesang

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan, tidak ada pembahasan soal penyusunan kabinet saat ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto, Kamis (20/6/2024).

Kaesang mengatakan, penyusunan kabinet tidak mungkin dibahas dalam forum tersebut karena ada Menteri BUMN Erick Thohir yang bukan ketua umum partai ikut hadir dalam pertemuan di kantor Kementerian Pertahanan itu.

“Enggak ada lah (pembahasan kabinet). Itu kan bukan ketua ketua partai saja. Itu kan ada Pak Erick Thohir juga. Pak Erick kan bukan ketua partai,” ujar Kaesang kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).

Kaesang menuturkan, dalam pertemuan itu, Prabowo bercerita soal situasi geopolitik kepada para ketua umum partai politik pendukungnya itu.