Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menempati peringkat kelima secara Nasional Indeks Kerawanan Pemilu jelang Pilkada 2024.
Posisi Kaltim ada di urutan kelima di bawah Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Jawa Barat dalam Indeks Kerawanan Pemilu.
Ada sejumlah kerawanan yang disorot jelang Pilkada 2024 di mana di Kaltim bakal ada 11 Pilkada yakni tingkat provinsi dan 10 tingkat kabupaten/kota.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Galeh Akbar Tanjung mengatakan Kaltim menempati peringkat kelima nasional dengan indeks kerawanan pemilu (IKP) dengan 77,04 poin.
Baca juga: Hasil Survei Pilkada Kaltim 2024, Elektabilitas Isran Noor-Hadi Mulyadi vs Rudy Masud-Seno Aji
Baca juga: PDIP Yakin Jaringan Mereka Menangkan Isran Noor dan Hadi di Pilkada Kaltim 2024, Kalahkan Rudy Masud
Baca juga: Rudy Masud dan Seno Aji Jalani Tes Kesehatan Pilkada Kaltim 2024, Bacagub Puji Fasilitas RS AWS
Peringkat pertama ditempati oleh Jakarta 88,95 poin; Sulawesi Utara 87,48; Maluku Utara 84,86; Jawa Barat 77,04.
Bawaslu Kaltim telah mempersiapkan langkah pencegahan setelah melihat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) jelang Pilkada 2024.
Antisipasi tentu terhadap potensi gangguan, baik pelanggaran maupun terkait partisipatif semua pihak pada Pilkada Kaltim 2024.
Pemetaan kerawanan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim bertujuan untuk menyusun langkah antisipasi agar potensi pelanggaran pemilihan dapat dihindari.
Pemetaan sendiri berdasarkan dari informasi dan pengalaman penyelenggaraan serta pengawasan dalam proses pemilihan sebelumnya.
Beberapa kerawanan tinggi berpotensi pada tahapan kampanye, pemungutan suara dan rekapitulasi suara menjadi yang hal yang mesti diperhatikan.
Dalam tahapan kampanye, kerawanan tinggi disebabkan oleh potensi akan adanya keberpihakan aparatur pemerintah atau ASN.
Potensi kerawanan di Kaltim juga muncul dari adanya praktik politik transaksional yang potensial terjadi di mana kegiatan pemberian uang tunai pada saat pencalonan dan kampanye.
Pada tahapan logistik, juga terhitung rawan, dimana perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta distribusi yang tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran sehingga mempengaruhi kondisi logistik pemilihan tersebut.
Galeh juga menyebut ada potensi kerawanan di luar hal–hal teknis seperti bencana alam dalam pendistribusian logistik.
Baca juga: Daftar Pilkada Kaltim 2024, Isran Noor - Hadi Mulyadi Optimis Menang Lawan Rudy Masud-Seno Aji
“Jadi selain kerawanan netralitas ASN, ada pula terkait politik uang yang bisa dilaporkan melalui saluran siaga Pilkada kami.
Dari sisi distribusi logistik ke daerah, bencana banjir dan tanah longsor yang potensial terjadi di Kaltim berpengaruh pada pelaksanaan pemilihan ke depan juga menjadi hal yang rawan,” tandasnya.
Bawaslu Kaltim, memperkenalkan saluran siaga jelang Pilkada di Kaltim sebagai platform bagi masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.
Masyarakat dapat menghubungi nomor WA 0816201128 selama 24 jam untuk menyampaikan informasi.
Saluran yang dibuka, bertujuan menampung informasi awal dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Pilkada, dan akan diselidiki lebih lanjut oleh Bawaslu.
“Kami menerima informasi 24 jam sehari, baik melalui WA maupun media sosial,” tegasnya.
Dalam menangani dugaan pelanggaran, Bawaslu bekerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Bukti yang valid dan faktual, seperti foto, sangat membantu dalam proses penelusuran,” imbuhnya.
Bawaslu Kaltim berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor melalui lembaga perlindungan saksi dan korban di bawah Gakkumdu.
“Dengan Saluran Siaga Pemilu ini, kami berharap masyarakat lebih aktif melaporkan pelanggaran untuk menjaga keadilan dan integritas Pemilu,” katanya.
Baca juga: Safaruddin Deg-degan Lihat Dinamika Politik, Isran-Hadi Pendaftar Pertama Pilkada Kaltim 2024
Respons Isran Noor dan Rudy Mas'ud
Dua bakal calon Gubernur Provinsi Kaltim yakni Isran Noor dan Rudy Mas’ud punya pandangan sendiri terkait IKP di Kaltim, serta isu soal politik uang.
Soal kerawanan di Pilkada, Isran Noor menyinggung soal pemberian uang kepada masyarakat pada proses Pilkada mendatang.
Secara eksplisit Isran Noor bicara terkait politik uang dan mengajak masyarakat agar tersadar agar tidak terlibat dalam praktik ini.
Bahkan menurutnya akan merugikan bagi masyarakat Kaltim.
Ia dan tim-nya akan ikut memberantas permasalahan politik uang ini.
"Kita akan ikut pantau. Biar masyarakat yang memantau langsung nanti seperti apa," tegas Isran Noor saat hadir pada diskusi di Universitas Widya Gama beberapa waktu lalu.
Dia sepakat jika asas Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) bisa kembali digaungkan agar praktik seperti money politics (politik uang) tidak terjadi dalam Pilkada, meski diakui realitanya tetap ada.
Asas ini diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan UU No 7 tahun 2017.
"Tidak ada sesuatu yang tidak menemui masalah ketika ingin menegakkan kebenaran, termasuk quality democracy.
Tetapi bagaimana mengurangi intensitas aktivitas yang menurunkan kualitas demokrasi, itu yang kita bangun," tandas Isran Noor.
Sementara Rudy Mas’ud sendiri mengajak semua masyarakat yang akan memilih pada Pilkada serentak 2024 di Kaltim agar ikut mengawal kontestasi ini berjalan Luber-Jurdil.
Tentunya dukungan masyarakat dalam menyukseskan Pilkada serentak kali ini, menghindari golput dan mengedepankan kondusiditas daerah.
“Kita butuh dukungan masyarakat, untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024 termasuk di Kabupaten/Kota se–Kaltim, itu bisa menggunakan hak pilihnya, jangan golput, harus kondusif,” ungkapnya ditemui selepas diskusi di Universitas Mulawarman beberapa waktu lalu.
Soal politik uang, politisi yang akrab disapa Harum ini juga mengajak semua elemen masyarakat, serta para pendukungnya agar mengawal kontestasi Pilkada berjalan sesuai aturan berlaku.
“Bismillah nanti kita sama–sama menjaga dan mengawal kontestasi ini, agar kontestasi ini agar berjalan sesuai rule of the game–nya,” tandasnya.
Rudy Mas’ud optimis, terkait kerawanan Pemilu yang dikhawatirkan penyelenggara dan pengawas Pilkada tidak terjadi, jika melihat pelaksanaan Pemilu 2024 sebelumnya yang berjalan sangat kondusif.
“Kemarin kita baru saja melaksanakan Pemilu 2024 khususnya Pileg dan Pilpres.
Alhamdulillah baik–baik saja, skala nasional baik, apalagi skala Kaltim, titik kerawanan insya Allah tidak ya,” pungkasnya.
Baca juga: Visi dan Misi Isran Noor - Hadi Mulyadi di Pilkada Kaltim 2024, Hanura: Program Realistis Bagi Warga
(TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy)
Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram