Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pilkada serentak 2024 sudah dimulai, termasuk di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ini masuk tahapan kampanye.
Dalam Pilkada Samarinda 2024 hanya memiliki pasangan calon (paslon) tunggal, yakni Andi Harun - Syaefuddin Zuhri sebagai calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Samarinda.
Sebagai paslon tunggal, tentu saja keduanya akan dihadapkan melawan kotak kosong.
Hal ini pun menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, mengingat pertama kalinya Kota Samarinda dihadapkan dengan mekanisme ini.
Baca juga: Pandangan Bawaslu Samarinda soal Mengkampanyekan Kotak Kosong di Pilkada 2024
Menjawab hal ini, Andi Harun, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Samarinda dan juga petahana, memberikan tanggapan.
"Saya menekankan bahwa Kotak kosong di Samarinda berbeda konteks dengan kotak kosong di tempat lain," tegas Andi Harun.
Ia mengakui bahwa saat ini, bersama dengan Syaefuddin Zuhri, mereka memang telah mengantongi dukungan dari seluruh partai pemilik kursi di DPRD Samarinda.
Namun, ia memastikan bahwa sebagai mantan aktivis, dirinya selalu menghormati proses demokrasi.
"Saya memberi kesempatan dan ruang yang sama agar partai-partai politik bisa melahirkan calon. Sebab itu saya tegaskan bahwa ada parpol yang dimana saya tidak mendaftar ke sana, tapi kemudian mereka menjatuhkan pilihannya kepada kami," jelas Andi Harun.
Sebab itu dirinya menegaskan bahwa dukungan tersebut bukanlah hasil lobi ataupun transaksi politik, melainkan keputusan murni dari partai-partai politik.
Baca juga: UU Pilkada Digugat, Parpol tak Usung Calon yang Diinginkan Rakyat, Opsi Kotak Kosong di Tiap Daerah
Ini bukti bahwa demokrasi kita bukan hanya soal kebebasan, tetapi juga demokrasi yang berbasis hukum.
"Demokrasi kita tidak liberal dan tidak absolut, karena semua ada batasannya," lanjutnya.
Calon Walikota Samarinda, Andi Harun juga mencontohkan pengalamannya terkait penggunaan fasilitas umum selama masa cuti kampanye.
Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa hak partai politik untuk memutuskan calon tetap harus dihormati.
"Saya ketika mau menggunakan Teras Samarinda untuk menggelar acara misalnya, walaupun saya adalah Walikota yang sedang cuti, saya tetap memohon izin. Maka dari itu, hak bagi mereka (parpol) saat memutuskan calon di parpolnya atau di calon lain," ujar Andi Harun. (*)