Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Debat kedua Pilkada Kutim 2024 hari ini, Selasa (19/11/2024) dua paslon Kasmidi Bulang-Kinsu dan Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi kembali beradu visi misi, program dan gagasan.
Debat kedua Pilkada Kutim 2024 hari ini diwarnai saling sindir antara kedua paslon, Kasmidi Bulang-Kinsu (paslon 01) dan Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi (paslon 02) di sesi tanya jawab antara pasangan calon.
Tanya jawab paslon pertama di debat Pilkada Kutim 2024 langsung diwarnai saling sindir antara Kasmidi Bulang-Kinsu dan Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi soal APBD, Silpa hingga parpol koalisi pendukung ikut disebut.
Bermula dari pertanyaan dari paslon 01, Kasmidi Bulang-Kinsu yang mendapat kesempatan bertanya lebih dulu.
Baca juga: Debat Pilkada Kutim 2024, Cabup 01 sebut Pertanian Turun, Cabup 02 Yakin Jadi Penopang Pasca Tambang
"Kita ketahui bersama bahwa APBD Kutai Timur itu sangatlah besar ya. Strategi apa yang dilakukan dalam pengelolaan APBD Kutai Timur yang cukup besar ini sehingga nanti tidak terjadi Silpa yang cukup besar. Kenapa ini saya pertanyakan karena potensi saja untuk 2024 itu kemungkinan angkanya ada di Rp 2,8 triliun.
Sementara tahun 2023, ada Rp 1,58 triliun, artinya bahwa pergeseran APBD kita di 2024 ini akan menimbulkan Silpa yang cukup besar. Kira-kira strategi apa yang akan saudara lakukan?" kata cabup 01, Kasmidi Bulang.
Kesempatan menjawab dari paslon 02, Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi diwakili oleh cawabup.
"Penyebab Silva 2002 4 ini ada dua.
Yang pertama karena banyaknya anggaran yang masuk di pertengahan tahun atau akhir tahun di bulan Agustus baru ketahuan anggaran yang besar.
Sehingga mendistribusikan atau mengalokasikan anggaran itu membutuhkan energi khusus untuk menyerap anggaran yang sekitar Rp 5 triliun masuk di triwulan kedua dan ketiga dan keempat, maksud saya.
Yang kedua, situasi politik menjelang Pilkada yang tidak kondusif. Saya ingin mengatakan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur, salah satu penyebab Silpa karena terlambatnya disahkan APBD-perubahan Kutai Timur.
Yang seharusnya APBD Perubahan disahkan oleh anggota DPR yang lama, karena hampir di seluruh Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia APBD Perubahan disahkan oleh anggota DPRD yang lama.
Tapi tidak disahkan oleh anggota DPR yang lama. Di sini saya mengatakan bahwa yang bertanggung jawab siapa? Ketua DPR yang lama, Wakil Ketua DPRD yang lama dan Wakil Ketua DPR yang lama, semuanya dari koalisi paslon nomor satu.
Dan alhamdulillah bisa disahkan dengan anggota DPR yang baru, karena ketua DPR yang baru dari koalisi paslon kami. Namun, ironisnya masyarakat perlu tahu, ironisnya satu-satunya yang tidak menyetujui pengesahan APBD di DPRD yang baru adalah fraksi Partai Golkar, koalisi paslon yang lama.
Baca juga: Debat Pilkada Kutim 2024, Beda Strategi Paslon 01 dan 02 terkait Infrastruktur dan Konektivitas
Jadi saya rasa masyarakat bisa memahami apa menyebabkan Silpa yang sekarang cukup besar.
Kemudian berdasarkan aturan bahwa tugas wakil bupati adalah wasbang, pengawasan pembangunan, saya pikir ke mana tugas pengawasan selama ini.
Merespons jawaban cawabup 02 Mahyunadi, cabup 01 Kasmidi Bulang langsung membantah.
"Sebenarnya tidak semuanya benar yang disampaikan bapak tadi. Silpa kita dari 14 triliun itu ada 9,1 yang kita sahkan di akhir tahun yang lalu. Itu artinya di murni (APBD) itu ada 9,1 triliun yang sampai sekarang juga sarapannya kecil ditambah di perubahan kurang lebih ada 4 sekian triliun.
Artinya kalau kita bilang itu membuat Silpa gara-gara anggaran perubahan itu saya pikir itu gak bener. Karena kita ada di murninya 9,1 yang sampai hari ini sarapannya juga sangat kecil, kalau menurut saya.
Jadi, kita jangan menyalahkan. Saya pikir ini adalah bagian dari pada kinerja, kalau menurut saya dia karena anggaran itu kan kita sahkan di akhir tahun yang lalu.
Seperti beliau ini, kanda pernah jadi Ketua DPR, sama-sama saya juga pernah jadi anggota DPRD.
Saya pikir kita sahkan dulu di tahun ini, baru kita tambah. Nanti perubahan, baru kita tambah. Artinya ada anggaran murni yang juga tidak terserap dan cukup besar anggaran itu.
Itu mungkin kalau menurut saya. Jadi, ya tidak boleh kita bilang itu akibat produk DPRD yang lama. Saya pikir itu salah, kalau menurut saya. Semua ada pertanggungjawabannya kalau menurut saya."
Selanjutnya, Mahyunadi cawabup 02 kembali memberikan tanggapan.
"Dan itu, tidak akan terjadi disaat ARMY menang nanti. Karena saya selaku wakil bupati akan melakukan tugas pengawasan dan evaluasi sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.
Semua pembangunan kita awasi kita evaluasi sehingga semua hal yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tegak lurus semua untuk kepentingan masyarakat.
Saya perlu menyampaikan bahwa untung saja APBD Perubahan ini disahkan, karena ada upaya-upaya untuk tidak mengesahkan APBD Perubahan.
Apabila APBD Perubahan tidak disahkan, maka ada 4000 lebih PPPK yang tidak jadi terangkat, akan ada pembayaran multiyears yang terhambat, akan banyak pembangunan masyarakat lain yang tidak bisa terlaksana dengan baik.
Mbok ya, politik politik, tetapi janganlah untuk meraih kemenangan, kita mengorbankan masyarakat. Terima kasih
Cabup 01, Ardiansyah Sulaiman menambakan, "Undang-undang sudah memberikan ruang dan waktu kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tugas utama, wakil kepala daerah adalah pengawasan pembangunan.
Tugasnya, itu berikan masukan, berikan pengawasan, laporan kepada Kepala Daerah itu yang penting. Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang memang kurang berjalan harus sampaikan kepada kepala daerah ini, nah ini adalah tugas kepala daerah. ARMY ke depan akan betul-betul melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai regulasi."
Baca juga: Debat Pilkada Kutim 2024 Digelar di Balikpapan dan Samarinda, KPU Beberkan Alasannya
Debat Kedua
Tema debat kedua Pilkada Kutim 2024 "Optimalisasi Sumber Daya Non-Tambang Menuju Kutai Timur Makmur dan Merata" akan dibagi menjadi beberapa sub tema, yaitu:
1. Infrastruktur dan Pariwisata
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif
3. Lingkungan Hidup
4. Disabilitas dan Perlindungan Anak
Dua paslon Pilkada Kutim 2024
Nomor urut 1, Kasmidi Bulang-Kinsu
- Parpol pendukung: Golkar, Nasdem, PDIP, PPP, PAN, Gelora, PKB, Partai Buruh
- Kasmidi Bulang adalah Wakil Bupati Kutai Timur (2021-2024).
Sebelumnya, Kasmidi Bulang juga menjadi Wakil Bupati Kutai Timur 2016-2020.
Selanjutnya, Kasmidi Bulang menjadi Plt Bupati Kutim setelah Bupati Kutai Timur Ismunandar terjerat kasus korupsi.
Nomor urut 2, Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi
- Parpol pendukung: PKS, Demokrat, Gerindra, Perindo
- Ardiansyah Sulaiman adalah Bupati Kutai Timur (2021-2024).
Debat Pertama
Sebelumnya, dua paslon sudah melakoni debat perdana Pilkada Kutim 2024 pada 2 November 2024.
Tema debat pertama Pilkada Kutim 2024 adalah "Transformasi Sumber Daya Manusia Menuju Hilirisasi Sumber Daya Alam Kutai Timur yang Inklusif dan Berkesinambungan".
Baca juga: Debat Kedua Pilkada Kutim 2024 Akan Digelar Besok 19 November di Samarinda, Live di Kompas TV
(TribunKaltim.co)
Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram