Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Salah atau lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Timur, PT Dimensi Multiriset Indonesia (DMI), merilis hasil hitung cepat atau Pilkada Kutim 2024.
Berdasarkan data yang dibeberkan, pasangan Kasmidi Bulang (KB) dan Lulu Kinsu memperoleh suara sebesar 46,12 persen.
Sementara pesaingnya, Ardiansyah Sulaiman dan Mahyunadi, unggul dengan memperoleh suara 53.88 persen.
Project Manager DMI, Kamal Mutamam mengatakan, perolehan suara dari kedua paslon memiliki selisih di atas margin of error, bahkan signifikan secara statistik.
Baca juga: Debat Pilkada Kutim 2024, Ardiansyah-Mahyunadi Siapkan Regulasi untuk Masyarakat Suku Dayak Basap
Secara konklusif, pasangan calon Bupati Kutim nomor urut 02, Ardiansyah-Mahyunadi (ARMY) unggul atas pasangan calon nomor urut 01, KB-Kinsu dengan selisih hasil sebesar 7.76 persen.
"Kalau kita lihat, dari data masuk per 5 persen sampai 95 persen, polanya sudah mulai terbentuk. Kalaupun ada perubahan, fluktuasi perubahan suara tidak signifikan, karena perubahannya tidak begitu besar. Inilah yang membuat kepercayaan diri kami untuk mendeklarasi siapa yang unggul dan tidak," ujar Kamal saat konferensi pers hasil hitung cepat Pilkada Kutim 2024 di Kopikai, Sangatta, Rabu (27/11/2024).
Ia juga membeberkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kutim 2024 diperkirakan mencapai sebesar 67.32 persen.
Kamal menambahkan, populasi dalam quick count ini adalah seluruh TPS yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur.
Sampel ini ditetapkan sebanyak 200 TPS dan terdistribusi secara proporsional di setiap kecamatan.
Baca juga: Live Debat Kedua Pilkada Kutim 2024 Hari Ini, Kasmidi Bulang-Kinsu vs Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi
Sementara itu, metode penarikan sampel tersebut menggunakan two stage random sampling.
Diperkirakan rentang kesalahan atau margin of error kurang lebih sekitar 0.5 persen pada tingkat kepercayaan 99 persen.
"Hasil dari quick count ini, baik dari sisi partisipasi maupun perolehan suara, tidak mewakili hasil secara resmi yang nantinya akan dirilis oleh KPU. Tapi, setidaknya sesuai fungsi dan tujuannya, lembaga survei diminta untuk diminta mem-publish hasilnya sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (*)