TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur  akan menjadi fokus pemerintahan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji. 

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi isu penting yang harus diwujudkan. Salah satunya adalah penyediaan dokter-dokter spesialis di seluruh rumah sakit di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Penyediaan dokter-dokter spesialis ini diakuinya memang tidak mudah. Perlu regulasi yang tepat dan adil, sehingga kebijakan yang nantinya dipilih tepat sasaran dan benar-benar bisa memberikan dampak besar masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan  kesehatan.

Pemprov Kaltim berencana memasukkan dokter spesialis dalam Program Gratispol Khusus. 

“Dokter spesialis akan dibuat dalam Program Gratispol Khusus,” kata Gubernur Kaltim Rudy Masud beberapa waktu lalu di Kantornya.

Baca juga: Respon Pemprov Kaltim soal Tambang Ilegal saat Demo 100 Hari Kerja di Kantor Gubernur

Gubernur Harum mengatakan Pemprov Kaltim akan menyiapkan pembiayaan untuk para calon dokter spesialis hingga mereka benar-benar lulus menjadi dokter spesialis.

Syaratnya, para dokter spesialis yang merupakan putra-putri Kaltim itu harus siap mengabdi dan bertugas di Kaltim dalam batas waktu tertentu.   

Anggota Tim Transisi Prof Bohari Yusuf menjelaskan rencana tersebut saat ini sedang dalam proses.

“Sementara ini masih dalam pembuatan juknisnya,” kata Bohari Yusuf.

Untuk rencana ini, Pemprov  Kaltim akan menyiapkan biaya penuh uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).  

Baca juga: Talkshow dan Apresiasi 22 Tahun Tribun Kaltim Dibuka Gubernur, Wagub Paparkan Gratispol

Selain UKT/SPP, Pemprov Kaltim juga akan memberi tambahan untuk biaya hidup selama para calon dokter spesialis menempuh pendidikan, baik di perguruan tinggi  di Jawa, seperti Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya atau Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan.

Para calon dokter spesialis nantinya akan diberikan  perjanjian/kontrak bersedia mengabdi di Kaltim dalam waktu 10 tahun. 

“Mereka akan kita ambil dari mahasiswa dokter spesialis asal Kaltim yang sedang on going,” ungkap Bohari. 

Saat ini, hampir semua rumah sakit yang tersebar di kabupaten kota di Kaltim masih kekurangan dokter spesialis tertentu.  

Jika rencana ini berjalan mulus, para dokter spesialis ini nantinya akan ditempatkan di RSUD milik provinsi atau kabupaten dan kota dengan perjanjian kerja sama (PKS).

Baca juga: 3 Program Kuliah Gratispol Kaltim untuk Jenjang S1-S3, Ada Kesempatan Kuliah di Luar Negeri!