Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jakarta dalam rangka studi komparatif untuk memperkuat strategi legislasi, anggaran dan meningkatkan efektivitas tata kelola legislatif pada Rabu (6/8/2025).
Rombongan kunjungan kerja terdiri dari unsur Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Anggota Bapemperda Nurhadi Saputra dan Muhammad Husni Fahruddin serta Anggota Banggar Abdulloh. Rombongan DPRD Kaltim kemudian disambut oleh Anggota DPRD Jakarta, Bun Joi Phiau.
Baca juga: Pansus DPRD Kaltim Konsultasi Awal Ranperda PPPLH ke KLHK RI
Dalam sesi diskusi, Banmus DPRD Kaltim menyoroti mekanisme penyusunan dan koordinasi jadwal kegiatan DPRD Jakarta.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menekankan pentingnya referensi dari DPRD Jakarta untuk mengatasi tumpang tindih agenda antara alat kelengkapan dewan, panitia khusus dan kegiatan anggota seperti reses serta sosialisasi peraturan daerah.
“Kami ingin mengadopsi pola penyusunan jadwal yang lebih terstruktur agar kehadiran anggota di berbagai rapat bisa lebih optimal. Pengalaman DPRD Jakarta menjadi referensi penting,” ucap Hasan.
Sementara itu, Banggar DPRD Kaltim mendalami teknis penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) termasuk dampaknya terhadap APBD 2026.
Diskusi juga mencakup konsekuensi hukum dan administratif atas keterlambatan penyampaian KUA-PPAS serta opsi pergeseran anggaran untuk mendukung program prioritas kepala daerah.
Baca juga: Kunjungan Banmus dan BK DPRD Kaltim ke DPRD DIY, Perkuat Sinkronasi Agenda dan Efektivitas Lembaga
Di sisi lain, Bapemperda DPRD Kaltim fokus pada penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), harmonisasi legislasi dengan RPJMD, juga inovasi pelibatan publik dalam proses pembentukan regulasi.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi wadah pertukaran pengetahuan antar lembaga
legislatif, sekaligus memperkuat sinergi antar provinsi dalam meningkatkan kualitas kinerja
DPRD secara menyeluruh. (*)