Kota Balikpapan Jadi Lokasi Prioritas Program Digitalisasi Bansos Nasional Tahun 2026

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah pusat terus mempercepat program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Sebanyak 32 daerah di Indonesia ditetapkan sebagai lokasi perluasan pelaksanaan digitalisasi tersebut, termasuk Kota Balikpapan.

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menyampaikan bahwa upaya digitalisasi bansos bukan sekadar perubahan pada sisi transaksi atau mekanisme penyaluran, tetapi pembenahan menyeluruh terhadap basis data penerima bantuan.

Baca juga: Ketua TP PKK Balikpapan Nurlena Rahmad Ajak Generasi Muda Jadi Penggerak Menuju Indonesia Emas 2045

“Digitalisasi ini sangat penting karena menyangkut ketepatan data dan transparansi penyaluran bantuan. Pemerintah ingin memastikan bansos benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” ujarnya seusai mengikuti sosialisasi nasional terkait program tersebut.

Ia menjelaskan, dari 32 daerah yang ditunjuk, Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah yang telah menjadi pilot project. Banyuwangi berhasil menunjukkan hasil signifikan melalui verifikasi digital, yang mampu mengurangi ketidaksesuaian data hingga 50 persen.

“Dengan sistem digital, proses verifikasi tidak lagi bergantung pada manusia sepenuhnya. Mekanisme pengecekan dilakukan otomatis sehingga data ganda, tidak valid, atau tidak relevan dapat teridentifikasi dengan cepat,” kata Muhaimin.

Menurutnya, keberhasilan tersebut berdampak langsung pada efisiensi pemanfaatan APBN. Pengurangan data yang tidak akurat membuat pemerintah dapat menekan pemborosan anggaran dan memastikan bansos lebih tepat sasaran.

Ia menilai pengalaman Banyuwangi harus menjadi rujukan bagi daerah lain, termasuk Balikpapan, Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) yang juga masuk dalam daftar perluasan program.

“Kita dapat belajar dari Banyuwangi bagaimana mereka membangun integrasi data, memperkuat sistem teknologi informasi, dan memaksimalkan kolaborasi lintas sektor. Ini menjadi contoh bahwa transformasi digital bukan sesuatu yang jauh, dan sangat mungkin kita lakukan,” ungkapnya.

Muhaimin memastikan Pemkot Balikpapan siap mengikuti seluruh tahapan persiapan, mulai dari konsolidasi data, pelatihan operator, hingga penguatan infrastruktur digital. Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar program pemerintah pusat, tetapi menjadi kebutuhan daerah untuk meningkatkan akurasi data sosial.

“Semoga ini menjadi momentum untuk kita memperbaiki tata kelola data dan meningkatkan layanan sosial kepada masyarakat. Dengan komitmen seluruh perangkat daerah, Balikpapan siap melaksanakan program ini dengan baik,” pungkasnya. (*)