Wawali Tarakan Wanti-wanti LPG Naik: Jangan Sampai Mahal Tapi Langka

Ringkasan Berita:

• LPG nonsubsidi 5,5 kg dan 12 kg dilaporkan naik, harga tembus Rp130 ribu hingga Rp280 ribu.
• Wakil Walikota Tarakan ingatkan risiko terburuk: “sudah mahal, tapi barangnya tidak ada”.
• Pemkot Tarakan akan cek lapangan dan koordinasi lintas pihak sebelum ambil keputusan.

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, mewaspadai dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg.

Salah satunya dengan penekanan utama pada potensi kelangkaan di pasaran yang dinilai lebih berbahaya dibanding sekadar kenaikan harga.

Wakil Walikota Tarakan, Ibnu Saud, menegaskan langkah awal yang akan dilakukan adalah memastikan kondisi riil di lapangan sebelum mengambil kebijakan.

“Ya pastikan kalau benar-benar nonsubsidi berarti bersandarkan kepada harga internasionalnya, harga sesungguhnya. Nah sekarang, yang paling bahaya itu kalau terjadi ketiadaan atau kelangkaan. Sudah mahal, nggak ada lagi,” ujar Ibnu Saud.

Baca juga: Harga Elpiji Non-subsidi Melejit, Gas Melon di Tarakan Terancam jadi Rebutan

Ia menyebut terdapat dua skenario yang harus diantisipasi, yakni kenaikan harga LPG yang masih tersedia, serta kondisi lebih krusial ketika barang justru tidak ada di pasaran.

Menurutnya, hingga kini belum ada pembahasan resmi di tingkat pemerintah daerah terkait kenaikan LPG nonsubsidi tersebut.

Namun, Pemkot Tarakan akan segera melakukan koordinasi lintas pihak untuk merespons situasi ini.

“Saya rasa kalau terkait ini kan belum ada pembahasan di kami. Dengan ada informasi ini nanti kita akan lakukan koordinasi dulu, kita akan rapatkan bagaimana mengatasi keadaan ini,” jelasnya.

Baca juga: Harga LPG Bright Gas Naik di Tarakan, Tabung 12 Kg Tembus Rp280 Ribu

Lebih lanjut, Ibnu Saud menekankan pentingnya memastikan apakah kenaikan harga tersebut terjadi secara menyeluruh atau hanya di titik tertentu.

“Pertama, apakah keadaan itu real secara objektif, eksis di lapangan atau hanya parsial? Kalau hanya parsial berarti apakah ada pemain? Yang kedua, dari temuan-temuan yang ada itulah kita akan melakukan analisis dan mengambil langkah-langkah,” tegasnya.

Ia menegaskan pengambilan kebijakan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa tanpa data yang akurat.

“Tidak bisa ketika saya ditanya langsung saya jawab itu tidak mungkin. Karena apakah betul seperti itu? Kalau betul Pak, tapi ternyata hanya di spot tertentu,” lanjutnya.

Baca juga: Dexlite Naik di Tarakan, Konsumen Kaget tapi Tetap Dibeli karena Kebutuhan

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Tarakan juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur Forkopimda dan pelaku usaha.

“Yang berikut yang ketiga, kita juga akan melibatkan sebanyak mungkin stakeholder. Baik di Polkom Pimda maupun misalnya para pelaku. Kita harus ajak bicara juga,” katanya.

Terkait potensi peralihan konsumsi ke LPG subsidi 3 kg yang bisa memicu antrean, Ibnu Saud tidak menampik kemungkinan tersebut, namun menegaskan verifikasi lapangan tetap menjadi prioritas.