Program MBG di Sebatik Timur Nunukan Kaltara Stop Sementara, 3.464 Penerima Manfaat Terdampak

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Ribuan pelajar, balita, ibu hamil dan ibu menyusui di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara untuk sementara tidak lagi menerima program Makan Bergizi Gratis alias MBG.

Menurut Koordinator Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) Kabupaten Nunukan, Fitra Diani, operasional SPPG Tanjung Aru yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur yang selama ini melayani MBG di wilayah tersebut terpaksa dihentikan sementara.

Hal ini akibat keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat.

Penghentian layanan MBG mulai berlaku pada Senin (15/6/2026).

Fitra Diani mengatakan, dana operasional yang tersisa sudah tidak mencukupi untuk menjalankan kegiatan dapur MBG.

"Penghentian program MBG di Sebatik Timur ini disebabkan kendala teknis berupa keterlambatan pencairan dana.

Sisa dana yang ada tidak cukup untuk kebutuhan operasional," kata Fitra Diani kepada TribunKaltara.com, melalui pesan tertulis, Selasa (16/6/2026).

Imbas dari penghentian tersebut, sebanyak 3.141 murid dari 31 sekolah di Sebatik Timur tidak menerima jatah MBG.

Tak hanya itu, sebanyak 323 penerima manfaat lainnya yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita juga terdampak.

Jika ditotal, ada 3.464 penerima manfaat yang sementara waktu kehilangan akses program MBG di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.

Baca juga: 7 Pernyataan BGN soal Program MBG, Penerima Manfaat Dipangkas hingga Larang Pegawainya Punya SPPG

Menunggu Dana Masuk dari Pusat

Kepala SPPG Tanjung Aru Zulkifli, menjelaskan pihaknya masih menunggu pencairan dana yang ditransfer melalui rekening virtual account (VA) masing-masing SPPG.

Menurutnya, tanpa dana tersebut pihak dapur tidak dapat menjalankan operasional karena seluruh kebutuhan harus dibayar, mulai dari bahan pangan hingga honor relawan.

"Kalau dananya sudah cair, kami bisa langsung running lagi. Kemungkinan hari Rabu sudah bisa berjalan, tapi itu tergantung pencairan dana dari pusat," ujarnya kepada TribunKaltara.com melalui sambungan telepon, Selasa (16/6/2026).

Ia mengatakan informasi penghentian layanan sebenarnya telah disampaikan kepada sekolah-sekolah dan relawan sejak malam sebelum operasional dihentikan.

"Kami sudah informasikan sejak malam sebelumnya kepada sekolah, relawan, termasuk pihak terkait yang tergabung dalam grup koordinasi," katanya.

Tak Hanya Dana, Jalan ke Dapur Juga Jadi Kendala