DPRD Nunukan Bongkar Persoalan BBM Subsidi, Warga Disebut Tak Rasakan Manfaatnya

Ringkasan Berita:

• DPRD Nunukan meminta pemerintah dan pihak terkait membuka data kuota BBM subsidi serta realisasi distribusinya kepada masyarakat.
• Saddam Husein menilai 70 hingga 80 persen masyarakat Nunukan belum merasakan perbedaan manfaat antara BBM subsidi dan non-subsidi.
• DPRD mendorong adanya verifikasi teknis dan penjelasan dari Pertamina terkait alur distribusi BBM subsidi di Nunukan.

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN – Persoalan kuota dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali menjadi sorotan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. 

DPRD Nunukan menilai masyarakat belum benar-benar merasakan manfaat kebijakan subsidi BBM karena minimnya transparansi terkait kuota dan penyalurannya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Saddam Husein, menegaskan bahwa persoalan utama yang perlu mendapat perhatian bukan hanya soal kenaikan harga BBM non-subsidi, melainkan juga keterbukaan informasi mengenai kuota BBM subsidi yang diterima daerah dan bagaimana distribusinya kepada masyarakat.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada verifikasi yang jelas mengenai jumlah kuota BBM subsidi yang tersedia maupun realisasi penyalurannya di lapangan.

Baca juga: Ketua DPRD Kubar Sebut Kuota BBM Subsidi Tidak Berkurang, tapi Warga Kesulitan Dapat Pertalite

"Persoalan kita sebenarnya adalah kuota BBM subsidi. Sampai hari ini kita belum fokus untuk memverifikasi sejauh mana kuota itu tersedia dan bagaimana distribusinya," ujar Saddam kepada TribunKaltara.com, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan, sebagian besar masyarakat Nunukan saat ini lebih banyak menggunakan BBM non-subsidi untuk kebutuhan transportasi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kondisi tersebut membuat masyarakat sulit merasakan manfaat langsung dari kebijakan subsidi yang selama ini dijalankan pemerintah.

"Yang menjadi persoalan, kita tidak pernah tahu mana yang subsidi dan mana yang non-subsidi. Ketika BBM non-subsidi naik, pemerintah menyampaikan BBM subsidi tidak naik, itu memang benar. Tapi masyarakat tidak merasakan perbedaan," katanya.

Baca juga: DPR Bakal Panggil Pertamina terkait Kenaikan Harga Pertamax, Soroti Migrasi Konsumen ke BBM Subsidi

Menurut Saddam, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi tetap dirasakan luas oleh masyarakat karena penggunaan BBM jenis tersebut lebih dominan dibandingkan BBM subsidi.

Bahkan, ia memperkirakan sebagian besar warga Nunukan belum menikmati manfaat nyata dari program subsidi energi yang selama ini digulirkan pemerintah.

"Kalau bicara subsidi dan non-subsidi, saya rasa 70 sampai 80 persen masyarakat Nunukan tidak merasakan perbedaannya," ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, DPRD Nunukan meminta pemerintah dan pihak terkait meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kuota BBM subsidi.

Baca juga: Kelangkaan BBM Subsidi di Kutai Barat Belum Kelar, APMS Temui Bupati Kubar

Masyarakat dinilai berhak mengetahui secara terbuka berapa jumlah kuota yang diterima daerah, berapa yang telah tersalurkan, serta ke mana distribusinya dilakukan.

"Kalau daerah dapat kuota, misalnya seribu ton, masyarakat perlu tahu seribu ton itu habis berapa dan distribusinya ke mana. Ini yang belum pernah kita lihat secara jelas," jelasnya.

Saddam juga menyoroti peran SPBU yang menurutnya hanya menjadi titik penyaluran BBM.