Berita Nasional Terkini

Megawati Absen di Sidang Tahunan MPR 2025, Puan Ungkap Alasan dan Singgung Konoha hingga One Piece

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam Sidang Tahunan MPR 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Editor: Heriani AM
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
SIDANG TAHUNAN MPR - Ketua MPR Ahmad Muzani bersama Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Najamuddin memimpin Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Presiden Prabowo Subianto selaku Kepala Negara menyampaikan pidato yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga negara selama setahun terakhir dan pidato kenegaraan dalam rangka HIT ke-80 Kemerdekaan RI. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

"Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan," ujar Puan.

"Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan," imbuhnya.

Puan turut bicara fenomena 'kabur aja dulu' dan 'Indonesia Gelap'. Menurutnya, kritik di media sosial menunjukkan keresahan rakyat terhadap kondisi negara.

"Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik," kata Puan.

Puan menyinggung berbagai istilah kritik yang sempat viral. Di antaranya istilah 'kabur aja dulu' dan 'Indonesia Gelap'.

"Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti 'kabur aja dulu', sindiran tajam 'Indonesia Gelap'," kata Puan.

Puan mengatakan penyampaian aspirasi itu menunjukkan keresahan rakyat dengan bahasa yang disesuaikan zaman. Dia mendorong pemerintah agar mendengar keresahan publik itu.

"Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri," ujar Puan.

Di sisi lain, Puan mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam merespons cepat kepentingan rakyat. Puan mengatakan negara harus hadir dalam setiap kebutuhan rakyatnya.

"Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan hidupnya, menunggu satu hari saja terasa sangat lama," kata Puan.

"Tetapi bagi kita, para pemangku kekuasaan di DPR RI dan di pemerintah, membahas dan mencari solusi atas persoalan rakyat sering kali berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun," sambungnya.

Baca juga: Jadi Partai Penyeimbang di Pemerintahan Prabowo, Megawati Janji PDIP Tetap Bersuara Lantang

Puan lantas mengapresiasi respons cepat Prabowo dalam mengatasi persoalan rakyat. Puan mengatakan Prabowo telah menyentuh langsung kepentingan rakyat.

"Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami DPR RI, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat," ujarnya.

Ketua DPP PDIP itu lantas memaparkan persoalan-persoalan yang direspons cepat oleh Prabowo. Di antaranya, pencabutan izin tambang di kawasan, geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Asta Cita.

"Respon cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Namun, akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah," ujarnya.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved