Whoosh Rugi Triliunan, DPR RI Tanya soal Utang Kereta Cepat, Direktur Utama KAI: Ini Bom Waktu

TRIBUNKALTIM.CO - Sudah dua tahun beroperasi, Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh masih terus membebani keuangan empat BUMN yang terlibat di dalamnya.

Whoosh bukan hanya belum mendatangkan laba, tetapi justru rugi hingga triliunan rupiah.

Proyek kereta cepat ini dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kereta cepat Whoosh mulai beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023.

Proyek ini diresmikan oleh Jokowi pada 2 Oktober 2023.

Anggota DPR RI pun ramai-ramai mempertanyakan soal utang dan kerugian kereta cepat Whoosh yang harus ditanggung empat BUMN pemilik saham.

Empat BUMN tersebut adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA menggenggam saham 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII 1,03 persen, dan PT KAI sebagai pemimpin konsorsium, memegang saham terbesar 58,53 persen.

Sebagai perusahaan yang mendapat penugasan di KCJB, PT Kereta Api Indonesia (KAI) harus menanggung kerugian paling besar. 

Baca juga: Whoosh Masih Jadi Beban Negara, Pemerintah Lebih Hati-hati Garap Proyek Kereta Cepat Rute Surabaya

Bahkan, empat BUMN yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus menanggung konsekuensi dari utang besar serta tingginya beban bunga yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur asal China.

Sebagian besar pembiayaan proyek ini bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Sementara sisanya ditopang oleh APBN, serta penyertaan modal gabungan antara BUMN Indonesia dan perusahaan asal China yang terlibat dalam pembangunan. 

Whoosh bebani keuangan KAI

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anggara Nusantara (BPI Danantara) terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby sebagai tanggapan atas desakan anggota Komisi VI DPR RI yang meminta penjelasan terkait beban utang yang ditanggung PT KCIC. 

“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).