BEM UI Besok Gelar Demo di Depan DPR, Tagih soal 17+8 Tuntutan Rakyat

TRIBUNKALTIM.CO - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk “#RakyatTagihJanji” pada Selasa, 9 September 2025, di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap para pemangku kebijakan untuk menanggapi “17+8 Tuntutan Rakyat”—sebuah rangkuman aspirasi publik yang lahir dari kajian akademis, suara media sosial, dan gerakan sipil lintas sektor.

Massa aksi dijadwalkan berkumpul terlebih dahulu di Lapangan FISIP UI, Depok, mulai pukul 10.00 WIB.

Mereka akan berangkat bersama menuju lokasi demonstrasi sekitar pukul 12.00 WIB dan diperkirakan tiba di gerbang DPR/MPR RI pada pukul 13.00 WIB.

Baca juga: Belum Ada Anggaran, Pagar DPRD Kaltim Pasca Demo Masih Penuh Coretan

Menurut Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, aksi ini tidak hanya melibatkan mahasiswa UI, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum serta BEM kampus lain yang telah dihubungi sejak hari sebelumnya.

Apa Itu “17+8 Tuntutan Rakyat”?

Istilah “17+8 Tuntutan Rakyat” merujuk pada gabungan 17 tuntutan utama yang disusun berdasarkan kajian akademis oleh berbagai fakultas di UI, ditambah 8 tuntutan tambahan yang berasal dari gerakan sipil, media sosial, dan aksi buruh.

Tuntutan ini mencakup isu-isu mendesak seperti transparansi anggaran DPR, reformasi pengamanan sipil, perlindungan terhadap demonstran, dan keadilan ekonomi bagi kelompok rentan seperti buruh, guru, dan mitra ojek online.

Beberapa tuntutan juga menyoroti kasus kekerasan dalam demonstrasi sebelumnya, seperti insiden 28–30 Agustus 2025, serta menyerukan pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut pelanggaran HAM yang terjadi.

Tuntutan ini telah mendapat dukungan luas, termasuk dari petisi daring “12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan” yang telah ditandatangani lebih dari 40.000 orang di Change.org.

Struktur dan Kajian Akademis

BEM UI menyusun tuntutan ini secara sistematis dengan melibatkan seluruh fakultas dalam proses kajian.

Setiap fakultas bertanggung jawab atas isu tertentu sesuai bidang keilmuan mereka—misalnya, Fakultas Hukum menggarap aspek legalitas dan konstitusional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyoroti ketimpangan upah dan PHK massal, sementara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengkaji dinamika relasi kuasa dan representasi publik.

Hasil kajian tersebut akan diserahkan secara formal kepada perwakilan DPR yang menemui massa aksi. Penyerahan ini bertujuan agar tuntutan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki dasar akademis yang kuat dan dapat ditindaklanjuti secara institusional.

Partisipasi Publik dan Tokoh Penggagas

Gerakan ini tidak lahir dari ruang kampus semata. “17+8 Tuntutan Rakyat” juga dipengaruhi oleh suara jutaan warga yang muncul melalui kolom komentar, unggahan Instagram Story, dan diskusi publik yang digagas oleh tokoh-tokoh muda seperti Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.

Mereka turut menyuarakan keresahan masyarakat terhadap stagnasi kebijakan dan minimnya respons terhadap krisis demokrasi dan ekonomi.

Selain itu, pernyataan sikap dari Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia juga dimasukkan sebagai bagian dari tuntutan, menyoroti pentingnya komitmen negara terhadap keadilan iklim dan perlindungan lingkungan hidup.

Target Aksi dan Respons DPR

Demo ini dirancang untuk berlangsung hingga anggota DPR menemui massa aksi secara langsung. BEM UI menegaskan bahwa aksi tidak akan dihentikan sebelum ada dialog terbuka dan komitmen nyata dari wakil rakyat.

“Kini saatnya rakyat tagih janji kepada para pemangku kepentingan. Jangan biarkan aspirasi rakyat sekadar menjadi janji manis para pejabat,” tegas Bima Surya.

Meski beberapa tuntutan telah mulai direspons, BEM UI menilai banyak yang masih diabaikan atau mengalami kemunduran.

Oleh karena itu, aksi ini juga menjadi evaluasi terhadap kinerja DPR dalam menanggapi aspirasi publik secara transparan dan akuntabel.

Berikut 17 Tuntutan Mendesak yang ditargetkan harus bisa ditanggapi hingga 5 September 2025:

Untuk Presiden Prabowo:

Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28–30 Agustus.
Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk DPR:

Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik:

Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk Polri:

Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI:

Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi:

Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
 
Sementara 8 Agenda Reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026 yakni sebagai berikut:

Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BEM UI Bakal Gelar Demo di DPR Besok"