Intiland dan Nindya Karya Investasi Rp 19,8 Triliun di Proyek Hunian IKN Nusantara Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO - PT Intiland dan PT Nindya karya investasi Rp 19,8 Triliun di proyek hunian IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Hal itu dibeberkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono.

Ia mengungkapkan dua perusahaan yang segera merealisasikan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di IKN Nusantara. 

Diketahui PT Intiland Development Tbk senilai Rp 10 triliun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Nindya Karya (Persero) Rp 9,8 triliun.

Baca juga: Dishub Samarinda Mantapkan Layanan Bus untuk Perkuat Konektivitas Menuju IKN

Sehingga, total besaran investasi lewat KPBU yang segera masuk ke IKN adalah Rp 19,8 triliun dalam bentuk proyek hunian. 

"Yang dua sudah ada di Menteri Keuangan, RPDP-nya. Semua sudah, karena kami dengan SMI (Sarana Multi Infrastruktur) prosesnya," kata Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/09/2025) melansir Kompas.com. 

Lanjutnya, apabila RPDP tersebut sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, maka Otorita IKN akan segera melakukan tender.

Selain itu, Basuki mengatakan total ada 11 calon pemrakarsa KPBU untuk proyek hunian di IKN, termasuk Intiland dan Nindya Karya, dengan total potensi investasi mencapai Rp 52 triliun.

 "KPBU ada 11 pemrakarsa KPBU untuk 164 tower dan 129 hunian tapak, dengan total Rp 52 triliun. Ini sedang kita proses," ujar Basuki melanjutkan.

Baca juga: Perusahaan Uni Emirat Arab Bangun Mal dan Masjid di IKN Senilai Rp 3,7 Triliun

Bangun Rumah DPR Rumah pimpinan beserta anggota DPR RI di IKN akan dibangun tahun ini. 

Berbeda dengan KPBU, hunian untuk unsur legislatif ini bakal dibangun pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Itu sudah dimulai tahun ini yang sekarang sedang tender, mudah-mudahan akhir September atau awal Oktober sudah tanda tangan kontrak," kata Basuki pada kesempatan yang sama.

Basuki mengatakan, proyek hunian ini akan digarap dengan skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) tahun 2025-2027.

Total ada 732 rumah yang akan dibangun untuk pimpinan dan anggota DPR RI di IKN.

Rinciannya, sebanyak 3 rumah tapak untuk Ketua DPR dan 15 rumah tapak untuk Wakil Ketua DPR dengan masing-masing luasnya 580 meter persegi.

Kemudian dibangun 567 unit rumah susun (rusun) untuk Anggota DPR RI dan 147 unit rusun untuk Anggota DPD dengan masing-masing luasnya 390 meter persegi.

"Mungkin untuk pimpinan mungkin bisa tapak, tapi anggota kami usulkan bisa menjadi rusun," papar Basuki.

Baca juga: Bandara Internasional Nusantara IKN Gelar Kampanye Keselamatan dan Keamanan Penerbangan 

Keputusan pemilihan rumah tapak maupun rusun tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan tanah di IKN. 

"Karena begitu rumah tapak itu butuhnya 567 tambah 147 itu butuh lahan yang lebih luas," katanya melanjutkan.

Basuki mengungkapkan, kebutuhan pembangunan hunian DPR tersebut mencapai Rp 4,73 triliun.

Sementara yang sudah ditender pada tahun 2025 adalah senilai Rp 3,68 triliun.

"Itu pekerjaannya 7 paket bangunan gedung kawasan legislatif. Ini jadi ada 3 paket jalan, 2 paket embung, 1 paket kolam, 1 paket bangunan pendukung atau paket jaringan," ujar Basuki.

Sementara pada tahun 2026, Otorita IKN mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 6,26 triliun.

Basuki mengatakan, kebutuhan anggaran proyek lanjutan hunian DPR tahun 2026-2027 bakal diambil dari pagu tersebut.

"Karena hanya baru di Rp 6,26 triliun, maka Rp 4,73 triliun kita ambil untuk ini, untuk meneruskan yang tadi Rp 3,68 triliun," pungkas Basuki.

Baca juga: Usulan Tambahan Anggaran IKN Rp 14,92 Triliun Ditolak DPR, Kepala OIKN Basuki: Bisa Molor Lagi

Perusahaan UEA Investasi Rp 3,7 Triliun

Perusahaan Uni Emirat Arab, Ayedh Dejem Group bakal membangun mal dan masjid di IKN senilai Rp 3,7 Triliun.

Hal itu diungkapkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono.

Adalah perusahaan asal Uni Emirat Arab, Ayedh Dejem Group, akan membangun mal dan masjid di IKN. 

"Dejem mau bikin mal, itu ada 10 hektar. Yang 8 hektar dibikin mal, yang 2 hektar dia mau wakafkan untuk masjid," kata Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (15/09/2025) melansir Kompas.com

Baca juga: Bandara Internasional Nusantara IKN Gelar Kampanye Keselamatan dan Keamanan Penerbangan 

Adapun perkiraan nilai investasi yang akan dikucurkan oleh Dejem adalah sebesar Rp 3,7 triliun. 

"10 hektar kemarin itu sekitar Rp 3,7 triliun perkiraan awalnya," ucap Plt Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roi Santoso pada kesempatan yang sama.

Proyek KPBU Hunian

Basuki juga mengungkapkan dua perusahaan yang segera merealisasikan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di IKN.

Dua perusahaan tersebut, yakni PT Intiland Development Tbk senilai Rp 10 triliun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Nindya Karya (Persero) Rp 9,8 triliun.

Sehingga, total besaran investasi lewat KPBU yang segera masuk ke IKN adalah Rp 19,8 triliun dalam bentuk proyek hunian.

"Yang dua sudah ada di Menteri Keuangan, RPDP-nya. Semua sudah, karena kami dengan SMI (Sarana Multi Infrastruktur) prosesnya," kata Basuki.

Baca juga: Usulan Tambahan Anggaran IKN Rp 14,92 Triliun Ditolak DPR, Kepala OIKN Basuki: Bisa Molor Lagi

Lanjutnya, apabila RPDP tersebut sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, maka Otorita IKN akan segera melakukan tender. 

Selain itu, Basuki mengatakan total ada 11 calon pemrakarsa KPBU untuk proyek hunian di IKN, termasuk Intiland dan Nindya Karya, dengan total potensi investasi mencapai Rp 52 triliun.

"KPBU ada 11 pemrakarsa KPBU untuk 164 tower dan 129 hunian tapak, dengan total Rp 52 triliun. Ini sedang kita proses," ujar Basuki melanjutkan.

Baca juga: IKN Bakal Molor, Usulan Tambahan Anggaran Rp14,92 Triliun Ditolak DPR RI

Usulan Anggarann OIKN Ditolak DPR

Usulan tambahan anggaran untuk IKN senilai Rp 14,92 Triliun ditolak DPR RI.

Keputusan itu ditegaskan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2025).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan, penolakan tidak hanya dialami Otorita IKN, melainkan juga seluruh mitra Komisi II.

“Mitra kerja kita, berdasarkan surat yang ditandatangani Ketua Banggar, tidak mendapatkan tambahan apapun dari usulan tambahan yang diajukan. Jadi PANRB tetap, BKN tetap, ANRI tetap, Ombudsman demikian juga Bawaslu, KPU, termasuk OIKN,” kata Zulfikar mengutip Kompas.com

Menurutnya, anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku dan hanya bisa digunakan sesuai kebutuhan prioritas.

Baca juga: Tembus Rp 4,73 Triliun Bangun Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI di IKN Nusantara Kaltim

Risiko Pembangunan IKN Molor

Menanggapi keputusan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengaku khawatir pembangunan IKN berpotensi molor.

“Ya, pasti akan mempengaruhi. Bisa mundur lagi,” ujarnya usai rapat.

Otorita IKN sebelumnya menargetkan pembangunan tahap II, yang mencakup ekosistem legislatif dan yudikatif, rampung pada 2028.

Target ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun yang sama.

Rincian Usulan Anggaran Rp 14,92 Triliun

Tambahan anggaran yang ditolak tersebut rencananya dialokasikan untuk:

Pembangunan Lanjutan – Rp 4,73 triliun

Pembangunan gedung dan kawasan lembaga DPR, DPD, MPR, sidang paripurna, MA, Plaza Keadilan, MK, KY, masjid, jalan kawasan legislatif-yudikatif, serta manajemen konstruksi induk (MYC 2025–2027).

Pembangunan Baru – Rp 9,59 triliun

Rumah tapak dan hunian vertikal untuk legislatif, yudikatif, ASN, dan umum (MYC 2026–2028, Rp 4,42 triliun). Peningkatan jalan kawasan KIPP dan WP 2, sistem SPAM dan jaringan, prasarana SDA dan irigasi, serta infrastruktur aksesibilitas kawasan yudikatif-legislatif (MYC 2026–2028, Rp 5,17 triliun).

Pengelolaan – Rp 600 miliar

Operasional dan pemeliharaan Kantor Presiden, Istana Negara, kantor Kemenko 1–4, sistem air minum, jalan, ruang terbuka hijau, embung, sanitasi, dan persampahan di kawasan KIPP.

Baca juga: IKN Bakal Molor, Usulan Tambahan Anggaran Rp14,92 Triliun Ditolak DPR RI

Bangun Rumah Dinas DPR RI Habiskan Rp4,73 Triliun

Tembus Rp 4,73 Triliun bangun rumah dinas pimpinan dan anggota DPR RI di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Ya, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mencatat kemajuan penting. 

Setelah infrastruktur dasar mulai rampung, kini giliran hunian bagi para pimpinan dan anggota DPR RI yang segera dibangun di pusat pemerintahan baru Indonesia.

Proyek dengan nilai investasi Rp 4,73 triliun ini ditargetkan mulai berjalan akhir September atau awal Oktober 2025, setelah proses tender rampung.

Baca juga: IKN Bakal Molor, Usulan Tambahan Anggaran Rp14,92 Triliun Ditolak DPR RI

732 Hunian, dari Rumah Tapak hingga Rusun

Melansir Kompas.com, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan hunian DPR akan berlangsung dengan skema kontrak tahun jamak (multi-years contract) dari 2025 hingga 2027.

"Proyek ini sudah dimulai tahun ini, sekarang sedang tender, mudah-mudahan akhir September atau awal Oktober sudah tanda tangan kontrak," ujarnya, Senin (15/9/2025).

Total unit yang dibangun mencapai 732 hunian, terdiri atas:

18 unit rumah tapak untuk pimpinan DPR RI (3 Ketua dan 15 Wakil Ketua), masing-masing seluas 580 meter persegi.

714 unit rusun untuk anggota DPR dan DPD, dengan rincian 567 unit untuk anggota DPR serta

147 unit untuk anggota DPD. Tiap unit memiliki luas 390 meter persegi.

Basuki menegaskan, penggunaan hunian vertikal bagi anggota dewan dipilih sebagai solusi efisiensi lahan.

“Jika seluruhnya dibangun rumah tapak, lahan yang dibutuhkan akan jauh lebih luas,” jelasnya.

Baca juga: Pendaftaran SMA Taruna Nusantara 2026 Dibuka, Kuota 10.000 Siswa Gratis Hingga Lulus, Ada di IKN

Anggaran Bertahap

Meski total kebutuhan mencapai Rp 4,73 triliun, pada 2025 hanya ditenderkan sebesar Rp 3,68 triliun.

Dana tersebut dibagi ke dalam tujuh paket pekerjaan, meliputi pembangunan kawasan legislatif, tiga paket jalan, dua embung, satu kolam, serta jaringan pendukung.

Untuk tahun 2026, Otorita IKN telah mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 6,26 triliun, yang sebagian akan dialokasikan guna melanjutkan pembangunan hunian DPR hingga 2027.

Bukti Keseriusan Transisi IKN

Hunian DPR menjadi bagian strategis dari percepatan pembangunan IKN. Pemerintah ingin memastikan fasilitas dasar bagi para pemangku kebijakan tersedia tepat waktu, agar proses transisi pemerintahan ke ibu kota baru berlangsung lancar.

Baca juga: Indonesia Pamer IKN dan Kereta Cepat Whoosh di Ajang Investasi Global Belt and Road Summit Hongkong

“Pembangunan ini bukti nyata komitmen pemerintah mempercepat terwujudnya IKN sebagai pusat pemerintahan,” tegas Basuki.

Dengan selesainya proyek hunian DPR, IKN tak hanya akan berdiri sebagai pusat politik baru Indonesia, tetapi juga simbol kesiapan negara memasuki era pemerintahan modern yang lebih terintegrasi. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggaran Rumah Pimpinan dan Anggota DPR di IKN Tembus Rp 4,73 Triliun"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usulan Tambahan Anggaran Otorita Ditolak DPR, Basuki: IKN Bakal Molor"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ayedh Dejem Group Bangun Mal dan Masjid di IKN Senilai Rp 3,7 Triliun"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Intiland dan Nindya Karya Merapat ke IKN, Investasi Rp 19,8 Triliun"