Berita Nasional Terkini

Viral Menu Makan Bergizi Gratis tak Layak, DPR Usul Ganti dengan Uang Tunai, Ini Respons Istana

Pemerintah menanggapi usulan DPR agar program MBG diganti dengan skema pemberian uang tunai kepada orang tua murid.

Editor: Heriani AM
TribunKaltim.co/Dwi Ardianto
MAKAN BERGIZI GRATIS - Siswa SDN 015 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, menerima makanan bergizi dalam pelaksanaan perdana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (17/2/2025). Pemerintah menanggapi usulan dari DPR agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa diganti dengan skema pemberian uang tunai langsung kepada orang tua murid.  (TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO) 

TRIBUNKALTIM.CO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah menu yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah viral karena dinilai tidak layak konsumsi.

Di Banyumas, misalnya, menu MBG hanya berisi kacang rebus, roti tawar, dan susu, sementara di Sragen menu yang dibagikan hanya terdiri dari beberapa lembar buncis, sepotong tahu, nasi, dan jeruk kecil.

Sorotan ini memicu berbagai kritik, termasuk dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengusulkan agar skema MBG diganti menjadi bantuan uang tunai langsung kepada orang tua siswa.

Baca juga: 4 Fakta Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Dihantam Skandal Keracunan dan Limbah

Menurutnya, pemberian tunai lebih fleksibel dan bisa menghindari risiko penyimpangan seperti dapur fiktif atau kasus keracunan makanan.

Pemerintah menanggapi usulan dari DPR agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa diganti dengan skema pemberian uang tunai langsung kepada orang tua murid. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ide tersebut bukan hal baru, namun pemerintah masih menilai skema MBG yang berjalan saat ini sebagai pilihan terbaik.

“Bukan berarti ide itu tidak baik. Tapi konsep MBG yang sekarang dijalankan dianggap paling tepat untuk saat ini,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Ia mengakui bahwa pelaksanaan program MBG masih menyisakan sejumlah catatan, termasuk kasus keracunan makanan yang dialami siswa di beberapa daerah. 

Pemerintah, kata Prasetyo, terus melakukan evaluasi dan perbaikan.

“Bahwa masih ada catatan-catatan, ya betul kita akui. Dan akan terus kita komunikasikan untuk diperbaiki,” tambahnya.

Baca juga: Dapur Makan Bergizi Gratis Balikpapan Perluas Jangkauan Ibu Hamil dan Balita

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan agar bantuan gizi untuk anak sekolah disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada orang tua. 

Menurutnya, skema tersebut lebih fleksibel dan dapat mengurangi potensi masalah di lapangan, seperti dapur fiktif dan insiden keracunan makanan.

Usulan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan MBG yang dinilai belum sepenuhnya aman dan transparan. 

Pemerintah pun diminta lebih terbuka terhadap alternatif kebijakan yang bisa menjamin kualitas gizi anak sekaligus mencegah risiko kesehatan.

Menu MBG Berisi Kacang Rebus

Viral di media sosial sebuah unggahan yang menampilkan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) hanya berisikan kacang rebus, roti tawar, dan susu.

Menu MBG tersebut, dibagikan di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Tujuan MBG sendiri bukan hanya bagi-bagi makanan gratis.

MBG merupakan program untuk memutus rantai kemiskinan melalui intervensi gizi.

MBG dengan anggaran puluhan triliun Rupiah ini, juga menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil.

Namun, warga Desa Sokawera dan Gunung Lurah di Kecamatan Cilongok, Banyumas mempertanyakan soal kelayakan menu MBG yang dibagikan di sejumlah sekolah.

Baca juga: Wawali Bagus Susetyo Targetkan 68 Dapur Makan Bergizi Gratis Terbangun di Balikpapan

Dapur MBG yang menyuplai makanan di wilayah tersebut, berada di Grumbul Bojong, Desa Gunung Lurah.

Warga mempertanyakan, menu yang harusnya bergizi namun hanya diisi kacang rebus dan roti tawar.

Unggahan menu MBG tersebut pun sampai ke telinga Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Banyumas, Taryono.

Ia menuturkan, pihaknya telah menerima laporan terkait menu MBG tersebut.

"Siap, kemarin kami sudah laporkan ke BGN (Badan Gizi Nasional) Bu Luki," katanya, dikutip dari TribunJateng.com.

Ia mengatakan, evaluasi hingga sanksi merupakan kewenangan BGN, sementara Dinas Pendidikan hanya penerima manfaat dan melakukan laporan.

"Semua perizinan di BGN, otomatis kewenangan evaluasi, sanksi, dll hanya di sana,"

"Disdik hanya penerima manfaat, ya hanya melaporkan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Brobahan yang juga jadi penanggungjawab MBG di Banyumas, Luky Ayu Parwatiningsih mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah instansi.

"Kami sudah melakukan mediasi dengan Kades, Danramil, Kapolsek, Mitra, dan Kepala SPPG,"

"Semua sepakat memperbaiki kualitas menu yang disajikan," ujarnya.

Baca juga: BGN Ajukan Rp268 Triliun untuk 2026, Anggaran Terbesar untuk Makan Bergizi Gratis

Porsi BMG di Sragen Viral

Masih di Jawa Tengah, tepatnya di Sragen, menu MBG juga disebut kurang dan dinilai tidak sesuai dengan harganya.

Ditemui TribunSolo.com, Camat Kedawung, Endang Widayanti membenarkan adanya menu MBG yang dinilai porsinya kurang.

Kasus tersebut, terjadi di Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.

Ia menuturkan, pihaknya langsung mendatangi dapur SPPG setelah banyak laporan yang masuk.

"Ada banyak yang laporan, termasuk Pak DPRD sudah koordinasi dengan kami, akhirnya kita Muspika ke sana, ke dapur SPPG untuk cross check, klarifikasi, memberi pengarahan," ujarnya, Rabu (17/9/2025).

Ia menuturkan, pihak dapur SPPG juga sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

"Kejadian itu betul, dan (Dapur SPPG) sudah menyadari kesalahan, dan janji tidak mengulangi lagi, dan tadi Muspika mengarahkan untuk membuat pernyataan klarifikasi, permohonan maaf agar tidak terjadi lagi," tambah Endang Widayanti.

Diketahui, menu MBG tersebut hanya beberapa lembar buncis, sepotong tahu, nasi, dan sebuah jeruk.

Endang pun mengimbau kepada pengelola dapur SPPG untuk menjalankan program MBG sesuai dengan aturan, SOP, dan indeks yang ditentukan.

"Termasuk tadi Pak DPRD juga memberikan masukan untuk disampaikan langsung ke siswa, guru bisa mengontrol, mengecek dulu, ini layak tidak, sesuai indeks tidak, jauh tidak dari indeks, kira-kira tidak layak atau jauh dari indeks, ya bisa dilaporkan ke dapur SPPG, biar dipenuhi dulu," jelas Endang Widayanti. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Usulan Ganti MBG dengan Uang Tunai, Istana: Skema Sekarang Masih yang Terbaik dan Menu MBG di Banyumas Cuma Berisi Kacang Rebus, Roti Tawar, dan Susu, Ini Kata Dinas Pendidikan.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved