Berita Nasional Terkini
Respons Roy Suryo soal Isu Budi Arie jadi Dubes Usai Dicopot dari Menteri Koperasi
Isu ini mencuat tak lama setelah Budi Arie dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet
“Selain judi online, ada juga kasus PDN bobol. Ada anggaran Rp2,3 triliun dari Perancis yang seharusnya dibuat di Cikarang. Tapi malah ditunjuk langsung ke Telkom Sigma di Jakarta dan Surabaya, akhirnya bobol,” ungkapnya.
Baca juga: Jokowi Akan Segera Temui Budi Arie yang Baru Saja Dicopot Prabowo dari Menkop
Dubes Tak Boleh Sembarangan
Roy Suryo juga mengingatkan bahwa jabatan duta besar bukanlah tempat “pembuangan politik,” seperti yang kerap terjadi di masa Orde Baru.
Ia menegaskan bahwa dubes membawa nama baik Indonesia di luar negeri dan tidak boleh diisi sembarangan.
“Jangan sampai jabatan dubes dipakai untuk buang orang. Dulu zaman Pak Harto ada anggapan begitu. Dubes itu membawa nama Indonesia, tidak boleh sembarangan,” tegas Roy Suryo.
Dalam sistem diplomasi, duta besar adalah perwakilan resmi negara yang bertugas menjaga hubungan bilateral, mempromosikan kepentingan nasional, dan melindungi warga negara di luar negeri.
Penunjukan dubes biasanya melalui proses seleksi dan pertimbangan politik, namun tetap harus mengedepankan integritas dan kompetensi.
Isu dan Dugaan: Judi Online dan PDN Bobol
Nama Budi Arie sebelumnya sempat dikaitkan dengan dua isu besar: dugaan keterlibatan dalam jaringan judi online dan kebijakan pengelolaan Pusat Data Nasional (PDN) yang mengalami kebocoran.
Meski belum ada keputusan hukum resmi, sorotan publik terhadap dua isu ini cukup tajam.
Kasus PDN bobol disebut melibatkan anggaran besar dari Perancis yang awalnya direncanakan untuk pembangunan di Cikarang, namun dialihkan ke Telkom Sigma di Jakarta dan Surabaya.
Roy menyebut bahwa kebijakan tersebut berujung pada kerentanan sistem dan kebocoran data.
Sosok Budi Arie
Budi Arie Setiadi resmi menjabat sebagai Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih sejak pelantikan pada 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Namun, jabatan tersebut hanya berlangsung sampai 8 September 2025, saat melakukan reshuffle kabinet dan digantikan Ferry Juliantono.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.