Kritik Ahli Gizi terhadap Pernyataan Prabowo soal Kasus Keracunan Program MBG

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya sebesar 0,0017 persen dari total penerima manfaat menuai kritik dari kalangan ahli gizi dan aktivis kesehatan masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (29/9/2025), menyusul pidato Prabowo di Munas VI PKS yang digelar di Jakarta.

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa dari total 30 juta penerima manfaat MBG, jumlah kasus keracunan makanan hanya mencapai 0,0017 persen.

Baca juga: Pokja 30 Kaltim Tuding MBG Boros tak Jamin Gizi, Soroti Pemanfaatan Program

Ia menekankan bahwa angka tersebut tidak menunjukkan kegagalan program, melainkan bagian dari tantangan teknis yang sedang dibenahi.

“Tiga puluh juta anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya. Kami hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kesalahan itu adalah 0,0017 persen,” ujar Prabowo.

Ia juga membandingkan capaian MBG dengan program serupa di Brasil, yang menurutnya membutuhkan waktu 11 tahun untuk menjangkau 47 juta penerima manfaat, sementara Indonesia telah mencapai 30 juta dalam 11 bulan.

Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis kepada kelompok rentan, terutama anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Program ini diluncurkan sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengatasi stunting, meningkatkan kualitas gizi, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia.

dr. Tan Shot Yen: Nyawa Manusia Bukan Sekadar Statistik

Ahli gizi dr. Tan Shot Yen mengkritik keras pendekatan statistik yang digunakan Prabowo dalam menanggapi kasus keracunan MBG. Menurutnya, nyawa manusia tidak bisa direduksi menjadi angka semata.

“Kita harus bisa membedakan antara kasus keracunan yang menyangkut nyawa manusia dibandingkan dengan error di quality control kalau di pabrik sepatu. Kalau di pabrik sepatu, error berapa persen ya udahlah. Tapi ini ngomong nyawa manusia,” tegas Tan.

Ia menekankan pentingnya empati dan tanggung jawab dalam menilai dampak program publik, terutama yang menyangkut kesehatan anak-anak.

Baca juga: Syukur dan Kegelisahan Warnai Respons Orang Tua SDN 010 Balikpapan terhadap Program MBG

Diah Saminarsih: Satu Kasus Keracunan Sudah Terlalu Banyak

Senada dengan dr. Tan, pendiri dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih, juga menyuarakan keprihatinan. Ia menyebut bahwa hingga saat ini, jumlah kasus keracunan MBG telah mencapai 7.368 kasus, jauh lebih tinggi dari angka yang disebutkan Prabowo.

“Satu per satu dari 7.368 itu nyawa. Rasanya tidak bisa direduksi menjadi hitungan angka yang merepresentasikan soal statistik. Dalam ilmu kesehatan masyarakat dan kedokteran, satu nyawa hilang atau terkompromi itu sudah terlalu banyak,” ujar Diah.

Pemerintah Siapkan Langkah Pencegahan Keracunan MBG

Menanggapi insiden keracunan, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan memperketat standar higienitas dapur MBG.

Ia menyebut bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dilengkapi dengan alat sterilisasi ultraviolet, filter air, dan test kit untuk memastikan keamanan makanan sebelum dikirim ke penerima manfaat.

“Filter untuk air harus ada, test kit sebelum dikirim makanan harus ada. Ini segera kita benahi. Semua dapur harus ada tukang masak terlatih,” tegas Prabowo.

Prioritaskan Keselamatan Rakyat

Keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapatkan sorotan dan kritik dari publik. Salah satu kritik datang dari Kris Tjantra, Ketua Umum relawan Ganjarist.

Kris menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi keracunan massal yang menimpa masyarakat akibat produk MBG.

Adapun menurut data Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) per Jumat (26/9/2025) pukul 21.00 WIB, korban keracunan MBG sudah mencapai 7.368 orang.

Baca juga: 1.247 Siswa SMPN 5 Balikpapan Terima MBG, Harap Jadi Jaminan Makan Sehat Setiap Hari

“Ini adalah tragedi kemanusiaan. Ribuan anak-anak kita menjadi korban keracunan akibat kelalaian dan lemahnya pengawasan. Pemerintah tidak boleh tinggal diam, harus ada langkah cepat, transparan, dan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tegas Kris kepada wartawan, Senin (29/9/2025).

Kris menilai bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan konsumen dan standar keamanan produk di Indonesia. 

Oleh karena itu, Kris mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab keracunan dan pihak yang terlibat.

"Penindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap perusahaan maupun oknum yang lalai. Pemulihan hak korban, termasuk perawatan medis gratis dan kompensasi layak," kata Kris.

Tak kalah penting, dia menambahkan bahwa perlu ada penguat sistem pengawasan pangan dan obat-obatan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Negara harus hadir sepenuhnya untuk melindungi warganya, bukan hanya setelah terjadi korban, tetapi sejak awal melalui pengawasan yang ketat,” tambah.

Kris menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Keracunan Program MBG, Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Rakyat dan Prabowo Sebut Kasus Keracunan MBG 0,0017 Persen, Dokter Tan: Nyawa Manusia Jangan Dianggap Statistik