Update Pembangunan IKN Nusantara, Basuki Hadimuljono: IKN Siap Sambut 4.100 ASN

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar update pembangunan IKN Nusantara.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menyatakan IKN siap sambut 4.100 ASN.

Saat pembangunan IKN Nusantara dihantui tantangan fiskal dan logistik.

Ya, Ibu Kota Nusantara (IKN) muncul sebagai simbol harapan baru bagi Indonesia. 

Bukan sekadar proyek relokasi ibu kota dari Jakarta yang macet dan banjir, IKN di Kalimantan Timur, meliputi sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, siap bertransformasi menjadi pusat politik nasional pada 2028.

Dengan target pemindahan 4.100 aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap, progres pembangunan yang kian nyata, serta dukungan kuat dari legislatif, IKN dianggap sebagai realitas yang sedang terbentuk. 

Baca juga: PDIP Yakin Tahun 2027 Proyek IKN Rampung, Adian Napitupulu: 2028 Jadi Ibu Kota Politik

Sejak groundbreaking pada 2022, IKN telah melewati fase awal yang penuh gejolak, termasuk isu pendanaan dan relokasi. 

Kini, menjelang akhir 2025, tahap pertama pembangunan (2022-2024) telah menorehkan capaian monumental.

Menyikapi Keraguan Investasi di IKN Artikel Kompas.id Istana Garuda, dan Istana Negara sebagai simbol kekuasaan eksekutif, telah berdiri megah, didampingi kompleks perkantoran pemerintahan, hunian ASN dan rumah tapak jabatan menteri, serta Bandara VIIP Nusantara, siap beroperasi.

Sementara ini rumah sakit, hotel bintang 3 dan bintang lima, rumah sakit, dan sejumlah ritel komersial, yang sudda beroperasi ditopang oleh investasi swasta yang mencapai Rp 65,3 triliun hingga September 2025.

Satu hal yang menjadi pembeda adalah pembangunan tahap satu yang memperkenalkan standar inovatif Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC).

Baca juga: Insan Otorita IKN Tanam 700 Pohon Produktif Wujudkan Visi Forest City Nusantara

Konsep ini merupakan fondasi untuk kota berkelanjutan. Pusat Kendali Terintegrasi (Command Center) IKN, misalnya, memanfaatkan kamera CCTV, drone, dan Internet of Things (IoT) untuk memantau progres real-time, dari keamanan hingga efisiensi operasional. 

"IKN siap menyambut 4.100 orang ASN bertugas di IKN," tegas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Senin (29/9/2025) melansir Kompas.com

Infrastruktur ini memastikan transisi mulus, dengan 44 menara rumah susun ASN siap huni, tiga menara dalam penyelesaian, dan empat tower baru sedang dibangun.

Memasuki tahap dua (2025-2028), fokus bergeser ke pemindahan ASN massal, pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, serta infrastruktur pendukung seperti konektivitas jalan tol, ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan Sepaku.

Hingga September 2025, progres tahap ini telah mencapai 60 persen, dengan penekanan pada investasi pendidikan dan utilitas dasar. Basuki menekankan,

"Pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global."

Kepastian hukum menjadi pilar utama keberhasilan IKN.

Baca juga: BAM DPR RI Kunjungi IKN, Adian Napitupulu: 2027 Rampung, 2028 Jadi Ibu Kota Politik

Pemerintah baru saja meresmikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang secara eksplisit menargetkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. 

Regulasi ini mengatur pemindahan bertahap 1.700 hingga 4.100 ASN mulai tahun ini, dengan proyeksi mencapai 9.500 orang hingga 2029. 

"Perpres mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN," ujar Basuki, menambahkan bahwa aturan ini memberikan keyakinan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor.

Tap Perpres ini bukan sekadar dokumen administratif, ia adalah komitmen nasional yang menegaskan kelanjutan proyek meski di tengah fluktuasi anggaran APBN.

Dengan alokasi triliunan rupiah, regulasi ini memastikan transparansi dan efisiensi, menghindari keraguan yang sering menghantui proyek besar.

Bagi investor swasta, ini sinyal hijau untuk menyuntikkan dana lebih dalam, terutama di sektor pendidikan dan pariwisata.

Baca juga: Alarm Inflasi di IKN, Didominasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Strategi BI Kaltim

Dukungan Legislatif 

Di balik angka dan regulasi, cerita IKN semakin hidup berkat suara optimistis dari kalangan legislatif.

Adian Napitupulu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, menyatakan keyakinannya bahwa IKN akan rampung sepenuhnya pada akhir 2027. 

Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Kalimantan Timur pada 29 September 2025, yang dimulai dengan pertemuan di Kantor Wali Kota Balikpapan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Kami ingin mendengar langsung suara rakyat, agar IKN bukan hanya proyek elit, tapi juga milik semua," tegas Adian.

Puncak kunjungan adalah peninjauan ke Kompleks Perkantoran Legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, di mana progres tahap II mulai menampakkan bentuk.

"Optimistis, akhir 2027 harusnya sudah rampung semua, 2028 kita bisa fungsional jadi ibu kota politik di sini," katanya.

"Dukungan dari DPR RI sangat penting dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai target," balas Basuki.

Optimisme Adian bukan tanpa dasar.

Setelah tiga tahun, IKN telah melewati fase gejolak awal, dan dukungan institusional BAM mempercepat relokasi ASN serta pembangunan simbolis seperti Istana Negara, yang direncanakan selesai 2026.

Baca juga: POPULER KALTIM: Kebakaran di Balikpapan, Kesiapan PPU Jadi Penyangga IKN, Cek Kasus Cerai Tertinggi

Tanpa kolaborasi ini, proyek sebesar 256.000 hektar berisiko terhambat birokrasi atau aspirasi lokal yang terabaikan. 

Menurut Adian, IKN adalah manifestasi desentralisasi pembangunan, mengurangi beban Jawa, dan membangun identitas baru di Borneo. 

Meski cerah, perjalanan IKN tak lepas dari rintangan. Keterbatasan SDM lokal, dampak lingkungan, integrasi ekonomi dengan Kalimantan Timur, serta kekhawatiran inflasi dan migrasi penduduk menjadi isu utama. Adian menjanjikan dorongan DPR untuk program pemberdayaan UMKM lokal, agar IKN menjadi katalisator pertumbuhan inklusif.

Bank Indonesia juga mendorong penggunaan QRIS Tap untuk kerek UMKM naik kelas.

Sementara Otorita IKN merespons dengan sinergi lintas sektor, termasuk pemberdayaan ibu-ibu dan difabel sebagai penggerak kota cerdas.

Proyeksi Otorita IKN menjanjikan 1,7 juta lapangan kerja dan kontribusi Rp 466 triliun terhadap PDB nasional hingga 2030, dinilai cukup untuk mengimbangi tantangan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menuju Ibu Kota Politik 2028, Bagaimana Progres Terbaru IKN?"