BPNT Tahap 4 2025 Kapan Cair? Cek Jadwal dan Info Terkini Bansos PKH Bulan Oktober 2025

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah kembali menyalurkan bansos sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 tahun 2025.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Bantuan Sosial (Bansos) adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. 

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat dari Pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan akses mereka ke layanan kesehatan dan pendidikan, mengurangi beban pengeluaran, serta memutus rantai kemiskinan antar generasi. 

Baca juga: Jadwal Pencairan BPNT Tahap 4 2025 dan Penyebab Bansos Sembako Tidak Cair, Info Bansos Digital 2026

Sementara BPNT adalah program pemerintah untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Perbedaan utama PKH dan BPNT adalah tujuan dan bentuk penyaluran bantuannya: 

PKH adalah program bantuan bersyarat yang diberikan secara tunai untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan anggota rentan (misal: ibu hamil, balita, lansia, disabilitas), sementara BPNT adalah bantuan pangan non-tunai yang khusus ditujukan untuk membeli bahan pokok seperti beras melalui akun elektronik di e-warong. 

Nominal bansos PKH tahun 2025 berbeda-beda berdasarkan kategori penerima, sementara BPNT atau juga dikenal sebagai bansos sembako memiliki nilai bantuan yang seragam bagi seluruh penerima.

Baca juga: 5 Daerah dengan Realisasi Anggaran Bansos Pangan Tertinggi di Kalimantan Timur

Dilansir dari TribunPriangan.com, berapa nominal dana yang cair bansos BPNT dan PKH Oktober 2025? Berikut informasi selengkapnya.

Nominal Bansos BPNT dan PKH 2025 

1. Nominal Bansos BPNT 2025

Nah Tribuners, sebelum mengecek status sebagai penerima atau bukan, masyarakat perlu mengetahui besaran bantuan yang diberikan pemerintah untuk bansos BPNT. 

Pada tahun 2025, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 43,6 triliun untuk 20 juta KPM.

Setiap bulannya penerima bansos mendapatkan dana Rp200 ribu. 

Periode penyaluran dilakukan tiga bulan sekali, maka masyarakat akan menerima nominal bansos BPNT sebesar Rp600 ribu/tahap. 

Dana bantuan dikirim langsung ke rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan bisa dicairkan melalui bank Himbara.

2. Nominal Bansos PKH 2025

Nah Tribuners, penerima PKH akan mendapatkan dana sesuai kategori. 

Terdapat 8 kategori penerima bantuan dengan nominal yang berbeda-beda. Ini menyesuaikan usia dan juga kebutuhan dari masing-masing penerima. 

Berikut rincian nominal bansos PKH berdasarkan 8 kategori yang ditetapkan pemerintah. 

• Ibu hamil: Rp 3 juta/tahun (Rp 750.000/tahap) 
• Anak usia dini: Rp 3 juta/tahun (Rp 750.000/tahap) 
• Siswa SD: Rp 900.000/tahun (Rp 225.000/tahap) 
• Siswa SMP: Rp 1,5 juta/tahun (Rp 375.000/tahap) 
• Siswa SMA: Rp 2 juta/tahun (Rp 500.000/tahap) 
• Disabilitas berat: Rp 2,4 juta (Rp 600.000/tahap) 
• Lanjut usia 60+: Rp 2,4 juta/tahun (Rp 600.000/tahap) 
• Korban pelanggaran HAM berat: Rp 10,8 juta/tahun (Rp 2,7 juta/tahap) 

Baca juga: Sudah Cair! Cek Besaran Bansos Sembako BPNT dan PKH Tahap 3 yang Disalurkan September 2025

Cara Mudah Cek Penerima BPNT dan PKH Oktober 2025

1. Cek lewat laman resmi cek bansos Kemensos 

1. Akses situs: https://cekbansos.kemensos.go.id 
2. Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa) 
3. Isi nama lengkap sesuai KTP 
4. Masukkan kode verifikasi huruf yang muncul di layar 
5. Klik tombol “CARI DATA” 

• Jika data calon penerima terdaftar, sistem akan menampilkan informasi berupa nama penerima, umur, jenis bantuan, dan jadwal pencairan bansos. 
• Jika data calon penerima terdaftar, sistem akan menampilkan informasi berupa nama penerima, umur, jenis bantuan, dan jadwal pencairan bansos.

2. Cek lewat aplikasi Cek Bansos 

1. Unduh dan buka aplikasi Cek Bansos Kemensos 
2. Login dengan akun yang sudah terdaftar atau buat akun baru 
3. Pilih menu “Cek Bansos” 
4. Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa) 
5. Ketik nama sesuai KTP 
6. Pastikan data benar, lalu klik “Cari Data” 

• Apabila kamu terdaftar sebagai penerima BPNT dan PKH 2025, maka sistem akan menampilkan status bantuan dan periode pencairannya. 

Penyebab Bansos Tidak Cair

- Ada sejumlah hal yang mengakibatkan bantuan sosial (bansos) pemerintah, khususnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH) tak lagi disalurkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunKaltim.co, setidaknya ada 3 poin penting yang mengakibatkan bansos BPNT dan PKH tidak cair, yakni:

• Masalah data dan administrasi, bisa berupa tidak sinkronnya data NIK dan DTKS. Data yang tidak cocok atau tidak terdaftar di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dapat menyebabkan pencairan tertunda atau gagal. 
• Perubahan data KPM belum diperbarui. Jika ada perubahan data keluarga, seperti anggota yang meninggal dunia atau pindah, tetapi belum dilaporkan ke Dinas Sosial, maka pencairan bisa terhambat. 
• Kesalahan input data saat pengisian KKS. Kesalahan data pada saat awal pendaftaran juga bisa menyebabkan saldo KKS tidak terisi. 

Bansos Digital Diluncurkan 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, program penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital akan diluncurkan pada 2026.

Saat ini, DEN bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan instansi terkait sedang mematangkan persiapan untuk penerapan bansos digital secara nasional.

"Seluruh data yang ada di nasional ini, sekarang sudah kita mulai satukan. Dan secara bertahap sudah jalan dan kami sudah lapor pada Presiden (Prabowo)," ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

"Mungkin secara nasional kita akan lakukan (peluncuran), kalau nanti semua ini tahap-tahapan jalan, pada bulan Februari, Maret, April tahun depan," katanya.

Luhut mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto sudah menanyakan kepadanya kapan kepastian waktu peluncuran bansos digital.

Menurut Luhut, jika mempertimbangkan proses persiapan dan perkembangan di lapangan, maka peluncuran kemungkinan dilakukan pada Maret atau April 2026.

Cegah Politisasi hingga Korupsi

Bansos Ia menjelaskan, sistem penyaluran bansos secara digital saat ini telah diujicobakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Dari pelaksanaan uji coba sekitar dua bulan terhadap 300 ribu sasaran penerima bansos, Luhut menilai hasilnya memuaskan.

Saat memeriksa uji coba secara langsung, Luhut menyebut teknologi face recognition (pengenalan wajah) yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK) sudah bisa memudahkan identifikasi dan penyaluran bansos.

Ia berharap penyaluran bansos digital ke depannya dapat menghindarkan masyarakat dari berbagai kendala penyaluran, termasuk politisasi bansos oleh oknum aparat.

"Bisa face recognition, kita langsung lihat asal masuk NIK-nya, kita langsung bisa lihat semua. Dan dari ibu-ibu yang kita kumpulkan lebih berapa ratus orang, itu semua sangat puas dengan itu," tuturnya.

"Jadi tidak ada lagi nanti kepala desa yang bilang, 'Kamu masuk ya (jadi penerima bansos), saya masukin, padahal tidak qualified, tapi kamu pilih saya.' Seperti itu kira-kira," jelasnya.

Selain itu, Luhut juga menyebut digitalisasi bansos ke depannya dapat menghindarkan penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Ia mengaku mendapat keluhan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengalami kesulitan soal kepastian data penerima bansos.

Akibatnya, banyak bansos yang tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, Luhut juga mengungkap keinginan Presiden Prabowo Subianto agar digitalisasi bansos dapat mengurangi korupsi.

Lewat penyaluran digital, anggaran bansos akan lebih efisien untuk segera diberikan kepada masyarakat.

"Presiden Prabowo ingin (digitalisasi bansos) jalan sehingga akan ada efisiensi, akan ada pengurangan korupsi dan sebagainya," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai menguji coba sistem digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) bansos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas DEN, Tubagus Nugraha, menyebutkan, Banyuwangi dipilih sebagai lokasi percontohan karena dianggap siap secara digital.

“Bukan tanpa alasan di Banyuwangi, karena di sini adalah inovasi digitalisasi, transformasi digital yang baik, yang sudah menjadi banyak rujukan bagi pemerintah daerah di Indonesia," kata Tubagus dalam keterangan resmi, Jumat (19/9/2025), seperti dilansir Kompas.com.

Program ini menjadi langkah awal transformasi digital layanan publik melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data. 

 Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram