Gugat Uang Pensiun DPR ke MK, Syamsul Jahidin: Ketimpangan Nyata Bagi Rakyat Indonesia

Di antaranya adalah fenomena artis yang menjadi anggota DPR tanpa kompetensi di bidang legislasi, serta ketimpangan gaji antara pensiunan DPR dan tenaga honorer di daerah yang hanya menerima Rp400 ribu per bulan.

“Anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat, justru menikmati hak istimewa yang tidak sebanding dengan kontribusinya. Ini bukan sekadar keinginan, tapi keharusan untuk menggugat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa gugatan ini murni berasal dari keresahan pribadi dan tidak ditunggangi oleh pihak manapun.

“Daripada memberi pensiunan DPR, lebih baik menggaji guru honorer. Negara harus adil,” tambahnya.

Sidang Perdana Dijadwalkan 10 Oktober

Sidang pendahuluan perkara ini dijadwalkan berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada 10 Oktober 2025.

Syamsul menyatakan telah menyiapkan seluruh dokumen dan argumen hukum yang diperlukan untuk mendukung proses persidangan.

Melalui gugatan ini, Syamsul dan dr. Lita berharap MK dapat meninjau kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang telah berlaku selama lebih dari empat dekade, dan mendorong reformasi sistem tunjangan pensiun agar lebih adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Baca juga: Gugatan Dana Pensiun DPR Jadi Pintu Masuk Reformasi Politik Versi KAMSRI

Sosok Lita Gading dan Syamsul Jahidin

Lita Linggayani Gading, yang akrab disapa dr. Lita Gading, lahir di Jakarta pada 10 September 1975.

Sebagai psikolog berpengalaman lebih dari dua dekade, ia dikenal sebagai praktisi klinis yang vokal dalam isu kesehatan jiwa dan sosial.

Pendidikannya yang solid di bidang psikologi menjadikannya narasumber andalan di media massa, termasuk komentarnya pada Mei 2024 tentang kasus kesurupan saksi pembunuhan Vina Cirebon yang menyoroti aspek kejiwaan.

Lita juga sempat menjadi sorotan pada Juli 2025 ketika dilaporkan ke polisi oleh musisi Ahmad Dhani atas tuduhan perundungan anak—kasus yang masih bergulir.

Di luar klinik, ia menjajal dunia hiburan sebagai artis televisi, membahas topik trauma dan gangguan mental yang sering terabaikan.

"Keadilan sosial dimulai dari pemahaman hak dan kewajiban yang adil," ujarnya dalam sebuah wawancara.