8 Fakta Kasus WFT: Diduga Bjorka, Polisi Masih Ragu, dan Jual Data Lewat Telegram

"Apakah dia Opposite 6890 yang dicari-cari? Mungkin," ujar Fian dalam konferensi pers soal penangkapan Bjorka di Polda Metro Jaya, Kamis (2/10/2025).

"Kami perlu pendalaman lebih dalam lagi terkait dengan bukti-bukti yang kami temukan, baik itu data-datanya, jejak digitalnya, sehingga itu bisa kita formulasikan."

"Saya belum bisa menjawab 90 persen, tetapi kalau anda tanya sekarang, saya bisa jawab, mungkin," pungkasnya.

Baca juga: Terduga Hacker Bjorka Ditangkap, Keluarga WFT Ngamuk tak Diberi Tahu Polisi

Pada September 2024 lalu, hacker Bjorka menghebohkan tanah air sebab telah membocorkan enam juta data wajib pajak, termasuk data keluarga Jokowi hingga sejumlah menteri.

Setidaknya, ada nama Sri Mulyani Indrawati, Pratikno, Airlangga Hartarto, Budi Arie Setiadi, hingga Zulkifli Hasan dalam data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bocor.

Informasi mengenai kebocoran 6 juta data NPWP DJP itu disampaikan oleh pengamat keamanan siber, Teguh Aprianto, melalui akun X @secgron pada Rabu (18/9/2024).

Teguh menyatakan, Bjorka menjual data NPWP itu dengan harga Rp150 juta.

WFT Raup Untung Rp149 Juta

Sementara itu, WFT dilaporkan meraup keuntungan senilai 9 ribu dolar AS atau sekitar Rp149 juta (dengan kurs RpRp16.583).

Keuntungan itu diperoleh WFT dari jual-beli data pribadi nasabah perbankan hingga perusahaan swasta di tanah air, lewat dark forums.

Dark forums adalah bagian dari internet yang tidak dapat diakses melalui mesin pencari biasa seperti Google, dan biasanya memerlukan perangkat khusus.

Biasanya digunakan oleh mereka yang ingin berbagi informasi secara anonim.

Tak hanya di dark forums, WFT juga menjual data-data pribadi hasil retasannya lewat Telegram.

Pembayaran hasil transaksi dilakukan melalui akun kripto.

Dari aksinya itu, Bjorka bisa meraup puluhan juta rupiah, tergantung kesepakatan dengan pembelinya.

"Dari hasil penjualan tersebut, pelaku menerima pembayaran melalui akun-akun kripto yang dimiliki oleh pelaku dan secara rutin pelaku ini juga selalu mengganti," tutur Kasubdit IV Direktorat Siber Polda Metro Jaya, AKBP Herman Edco Wijaya Simbolon, Kamis (2/10/2025), dikutip dari Kompas.com.