Respons Menkeu Purbaya saat Gubernur Sumbar Usul Gaji ASN Daerah Ditanggung Pusat

Ia menekankan bahwa disiplin fiskal harus tetap dijaga agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melampaui batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sesuai amanat undang-undang.

“Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa. Kecuali saya tembus rasio defisit ke PDB di atas 3 persen,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta.

Purbaya menjelaskan bahwa kondisi ekonomi nasional sedang menghadapi tekanan akibat perlambatan pertumbuhan global.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran secara hati-hati untuk menstimulasi ekonomi nasional tanpa melanggar batas defisit fiskal.

Ia menyebut prioritas utama saat ini adalah menjaga kestabilan ekonomi makro dan mendorong investasi, bukan menambah beban struktural pada APBN.

“Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan. Saya hilangkan gangguan di bisnis,” kata Purbaya.

Janji Evaluasi Jika Ekonomi Membaik

Meskipun menolak permintaan Mahyeldi Ansharullah, Purbaya mengaku memahami beban fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

 Ia tidak menutup kemungkinan adanya peninjauan ulang terhadap alokasi TKD pada tahun mendatang, dengan catatan ekonomi nasional menunjukkan perbaikan dan pendapatan negara meningkat.

“Kita akan evaluasi kembali postur TKD 2026 apabila perekonomian membaik, pendapatan negara bertambah, dan pemda memperbaiki kualitas belanja mereka,” tegasnya.

Purbaya menilai banyak daerah masih memiliki ruang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja publik.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih disiplin dalam perencanaan dan pelaporan keuangan agar bisa meyakinkan pemerintah pusat dalam pembahasan anggaran berikutnya.

“Pada dasarnya tergantung mereka (pemda) sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi (TKD naik),” tukasnya.

Konteks Pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Daerah

Usulan Mahyeldi disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).