Bantuan Sosial

Kabar Gembira, Menkeu Purbaya Ungkap Ada Stimulus Ekonomi Baru yang Diumumkan Pekan Depan

Tayang: Kamis, 9 Oktober 2025 07:51 WITA

Editor: Briandena Silvania Sestiani

Kabar Gembira, Menkeu Purbaya Ungkap Ada Stimulus Ekonomi Baru yang Diumumkan Pekan Depan

Tangkapan layar dari YouTube Kemenkeu

STIMULUS EKONOMI - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers terkait laporan APBNKita 2026 di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (22/9/2025). Stimulu ekonomi baru bakal ada lagi, kata Purbaya akan diumumkan minggu depan (Tangkapan layar dari YouTube Kemenkeu)

*Masing-masing kepada 18,3 juta KPM untuk bulan Juni-Juli 2025 disalurkan satu kali di bulan Juni 2025.

4. Bantuan Subsidi Upah (BSU) RP10,72 T

sebesar Rp300.000 kepada:

- 17,3 juta pekerja/buruh (gaji ≤ Rp3,5 juta atau UMP/Kab/Kota)

- 288 ribu Guru Kemendikdasmen

- 277 ribu Guru Kemenag

*Untuk 2 bulan (Juni-Juli 2025), disalurkan pada bulan Juni 2025.

5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK RP0,2 T (Non APBN)

Sebesar 50 persen selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya.

*Realisasi Februari-Mei 2025 mencapai 2,7 juta pekerja di 6 Industri Padat Karya.

Stimulus Ekonomi Kedua

Pemerintah resmi meluncurkan 17 paket stimulus ekonomi terbaru yang dinamakan Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, pada Senin (15/9/2025).

- 8 program akselerasi 2025

Program magang fresh graduate – target 20 ribu peserta jenjang D3 maupun S1 dengan insentif setara UMP selama 6 bulan (Rp 198 miliar).
Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) – untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (Rp 120 miliar).
Bantuan pangan Oktober–November 2025 – 10 kg beras per keluarga penerima (Rp 7 triliun).
Diskon iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) – untuk 731 ribu pekerja transportasi daring, sopir, kurir, dan logistik (Rp 36 miliar).
Manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan – bunga kredit perumahan diturunkan dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen.
Program padat karya tunai – dikerjakan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (Rp 150 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan).
Percepatan deregulasi PP 28 – integrasi sistem K/L ke OSS, target 170 daerah (Rp 1 triliun).
Program perkotaan untuk gig economy – pilot project ruang kerja bersama di Jakarta, diperluas ke berbagai provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

- 4 program berlanjut 2026

Perpanjangan PPh Final 0,5 persen UMKM hingga 2029.
Perpanjangan PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata.
PPh 21 DTP untuk industri padat karya.
Diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh pekerja bukan penerima upah.