Reshuffle Kabinet
Tambah 2 Wakil Menteri Baru, Prabowo Dikritik Bebani APBN, Bertentangan dengan Efisiensi Anggaran
Tambah dua wakil menteri baru, Presiden Prabowo Subianto dikritik, Pengamat: Tak ada urgensi dan bebani uang negara.
TRIBUNKALTIM.CO - Tambah dua wakil menteri baru, Presiden Prabowo Subianto dikritik.
Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik dua pejabat baru sebagai wakil menteri pada Rabu (8/10/2025) di Istana Negara, Jakarta.
Mereka adalah Komjen Pol Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri III (Wamendagri) dan dr. Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan II (Wamenkes).
Pelantikan ini menambah jumlah wakil menteri di dua kementerian tersebut.
Baca juga: Kritik Anies untuk Pemerintahan Prabowo: Banyak Jabatan Berdasar Koneksi, Pengawasan Ekonomi Lemah
Di Kementerian Dalam Negeri, Wiyagus bergabung dengan dua Wamendagri yang sudah menjabat sebelumnya, yakni Ribka Haluk dan Bima Arya.
Sementara di Kementerian Kesehatan, Benjamin Paulus mendampingi Wamenkes pertama, Dante Saksono Harbuwono.
Pemerintah: Penambahan Wamen untuk Perkuat Kinerja
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penambahan wakil menteri dilakukan untuk memperkuat kapasitas kementerian dalam menjalankan tugas-tugas strategis.
Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki 514 kabupaten dan 38 provinsi, sehingga dibutuhkan dukungan tambahan di Kementerian Dalam Negeri.
“Maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri,” ujar Prasetyo.
Baca juga: Prabowo Tambah Dua Wakil Menteri Baru, Benjamin Paulus Jadi Wamenkes dan Akhmad Wiyagus Wamendagri
Hal serupa disampaikan terkait penambahan Wamenkes.
Menurut Prasetyo, beban kerja di Kementerian Kesehatan sangat besar, termasuk dalam menangani isu-isu di Badan Gizi Nasional.
“Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” tambahnya.
Pengamat: Penambahan Wamen Tidak Memiliki Urgensi
Namun, langkah Presiden Prabowo ini menuai kritik dari sejumlah kalangan.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai penambahan jabatan wakil menteri tidak memiliki urgensi yang jelas dan justru membuat struktur kabinet semakin gemuk.
“Penambahan wakil menteri tidak jelas urgensinya. Sebab, di setiap kementerian sudah ada setjen dan dirjen yang dapat melaksanakan fungsi dan tugas wakil menteri,” kata Jamiluddin saat dimintai tanggapan, Kamis (9/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa jabatan seperti Sekretaris Jenderal (Setjen), Direktur Jenderal (Ditjen), hingga Inspektorat Jenderal (Itjen) seharusnya sudah cukup untuk mendukung tugas-tugas menteri, asalkan pejabat yang mengisi posisi tersebut memiliki integritas dan kompetensi.
Baca juga: Kubu Roy Suryo Duga Pertemuan Prabowo–Jokowi Bahas Kasus Ijazah, Khozinudin Ungkap Temuan Baru
Bertentangan dengan Efisiensi Anggaran
Jamiluddin juga menyoroti aspek efisiensi anggaran.
Menurutnya, penambahan wakil menteri bertentangan dengan semangat efisiensi yang selama ini digaungkan oleh Presiden Prabowo.
“Dengan banyaknya menteri dan wakil menteri, tentu akan semakin membebani APBN. Anggaran untuk kegiatan rutin, khususnya untuk menteri dan wakil, dengan sendirinya akan bertambah,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa meskipun pelantikan menteri dan wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden, reshuffle atau penambahan pejabat sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering.
“Kalau terlalu sering reshuffle, kapan menteri dan wakil menterinya bekerja? Mereka belum lama bekerja sudah di-reshuffle. Hal ini dapat mengesankan kabinet tidak kondusif,” tandasnya.
Update Kabinet Merah Putih Era Prabowo per 8 Oktober 2025
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan susunan terbaru Kabinet Merah Putih.
Berikut daftar lengkap menteri dan wakil menteri yang menjabat per 8 Oktober 2025.
Daftar Menteri
- Djamari Chaniago – Menko Politik dan Keamanan
- Yusril Ihza Mahendra – Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Airlangga Hartarto – Menko Perekonomian
- Pratikno – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Agus Harimurti Yudhoyono – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- Muhaimin Iskandar – Menko Pemberdayaan Masyarakat
- Zulkifli Hasan – Menko Pangan
- Prasetyo Hadi – Menteri Sekretaris Negara
- Muhammad Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri
- Sugiono – Menteri Luar Negeri
- Sjafrie Sjamsoeddin – Menteri Pertahanan
- Nazaruddin Umar – Menteri Agama
- Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum
- Natalius Pigai – Menteri HAM
- Agus Andrianto – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan
- Abdul Mu'ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
- Brian Yuliarto – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
- Fadli Zon – Menteri Kebudayaan
- Budi Gunadi Sadikin – Menteri Kesehatan
- Saifullah Yusuf – Menteri Sosial
- Yassierli – Menteri Ketenagakerjaan
- Mukhtarudin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BPNTKI
- Agus Gumiwang Kartasasmita – Menteri Perindustrian
- Budi Santoso – Menteri Perdagangan
- Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Dodi Hanggodo – Menteri Pekerjaan Umum
- Maruarar Sirait – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Yandri Susanto – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Iftitah Suryanagara – Menteri Transmigrasi
- Dudy Purwagandhi – Menteri Perhubungan
- Meutya Hafid – Menteri Komunikasi dan Digital
- Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian
- Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan
- Sakti Wahyu Trenggono – Menteri Kelautan dan Perikanan
- Nusron Wahid – Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN
- Rahmat Pambudi – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Rini Widyantini – Menteri PAN-RB
- Wihaji – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Hanif Faisol Nurrofiq – Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- Rosan Roeslani – Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- Ferry Juliantono – Menteri Koperasi
- Maman Abdurrahman – Menteri UMKM
- Widyanti Putri – Menteri Pariwisata
- Teuku Riefky Harsya – Menteri Ekonomi Kreatif
- Arifatul Choiri Fauzi – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Erick Thohir – Menteri Pemuda dan Olahraga
- Mochamad Irfan Yusuf – Menteri Haji dan Umrah
Daftar Wakil Menteri
- Lodewijk Freidrich Paulus – Wamenko Politik dan Keamanan
- Otto Hasibuan – Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Bambang Eko Suharyanto – Wamensesneg
- Juri Ardiantoro – Wamensesneg
- Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, Akhmad Wiyagus – Wamendagri
- Muhammad Anis Matta, Arrmanatha Nasir, Arif Havas Oegroseno – Wamenlu
- Doni Hermawan – Wamenhan
- R. Muhammad Syafi’i – Wamenag
- Edward Omar Sharif Hiariej – Wamenkum
- Mugiyanto – Wamen HAM
- Silmy Karim – Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Thomas AM Djiwandono, Suahasil Nazara – Wamenkeu
- Fajar Riza Ul Haq, Atip Latipulhayat – Wamen Pendidikan
- Fauzan, Stella Christie – Wamen Pendidikan Tinggi
- Dante Saksono Harbuwono, Benjamin Paulus Octavianus – Wamenkes
- Giring Ganesha – Wamen Kebudayaan
- Agus Jabo Priyono – Wamen Sosial
- Afriansyah Noor – Wamen Ketenagakerjaan
- Christina Aryani, Dzulfikar Tawalla – Wamen Pelindungan Pekerja Migran/BP2MI
- Faisol Riza – Wamen Perindustrian
- Dyah Roro Esti Widya Putri – Wamen Perdagangan
- Yuliot – Wamen ESDM
- Diana Kusumastuti – Wamen Pekerjaan Umum
- Fahri Hamzah – Wamen Perumahan
- Ahmad Riza Patria – Wamen Desa
- Viva Yoga Mauladi – Wamen Transmigrasi
- Suntana – Wamenhub
- Angga Raka Prabowo, Nezar Patria – Wamen Komunikasi dan Digital
- Sudaryono – Wamen Pertanian
- Rohmat Marzuki – Wamen Kehutanan
- Didit Herdiawan – Wamen Kelautan dan Perikanan
- Ossy Dermawan – Wamen Agraria/BPN
- Febrian Ruddyard – Wamen Bappenas
- Purwadi Arianto – Wamen PAN-RB
- Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka – Wamen Kependudukan/BKKBN
- Diaz Hendropriyono – Wamen Lingkungan Hidup
- Todotua Pasaribu – Wamen Investasi/BKPM
- Farida Farichah – Wamen Koperasi
- Helvi Yuni – Wamen UMKM
- Ni Luh Enik Ernawati – Wamen Pariwisata
- Irene Umar – Wamen Ekonomi Kreatif
- Veronica Tan – Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- Taufik Hidayat – Wamen Pemuda dan Olahraga (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Penambahan Jabatan Wamendagri dan Wamenkes Disebut Tak Miliki Urgensi, Justru Bebani APBN
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.