Tunjangan Reses DPR Tembus Rp702 Juta, Publik Bingung karena Bukan Uang Dewan

Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa melihat siapa anggota DPR di dapil mereka, dari partai apa, dan kegiatan apa saja yang dilakukan selama masa reses.

“Kita sudah bikin aplikasi. Nanti publik bisa klik nama anggota, lihat kegiatannya di mana saja,” kata Dasco.

Sebanyak 580 anggota DPR diwajibkan melaporkan kegiatan melalui aplikasi tersebut. Jika laporan tidak sesuai, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan mengevaluasi dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Baca juga: Rentan Timbulkan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Apresiasi Penundaan Reses Anggota DPRD Paser

Namun, laporan itu tidak mencakup detail pengeluaran seperti struk atau bukti pembayaran, karena setiap dapil memiliki kondisi yang berbeda.

“Biasanya, anggota DPR punya tim dapil yang membantu kegiatan. Tim ini tidak digaji APBN, jadi pengeluaran tiap daerah pasti beda-beda,” ujar Dasco.
 
Publik Seperti “Kena Prank”

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebut publik seolah “kena prank massal” dari DPR.

Setelah sebelumnya DPR menghapus tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan usai gelombang demo besar, kini publik dikejutkan oleh angka dana reses yang jauh lebih besar.

“Kita dibuat senang karena tunjangan perumahan dihapus. Tapi ternyata, tunjangan reses justru fantastis dan tidak dianggap masalah oleh anggota DPR,” kata Lucius, Minggu (12/10/2025).

Ia menilai, besarnya dana reses ini bisa menjadi kompensasi diam-diam atas hilangnya tunjangan perumahan.

“Dengan dana reses setinggi itu, wajar kalau mereka tidak ribut kehilangan Rp 50 juta per bulan,” sindirnya.
 
Lucius juga menyoroti lemahnya transparansi dalam pelaporan kegiatan reses.

Ia menyebut laporan tersebut sebagai “informasi hantu” karena sangat jarang bisa diakses publik secara utuh dan jujur.

“Selama ini, informasi soal penggunaan dana reses dan kunjungan ke dapil tidak pernah benar-benar terbuka,” tegasnya.

Menurut Lucius, kegiatan reses lebih sering menjadi formalitas administratif dibanding sarana menyerap aspirasi yang sesungguhnya.

“Ada enggak bukti konkret bahwa aspirasi rakyat benar-benar disampaikan ke parlemen setelah reses? Rasanya jarang sekali,” ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun Tangkap Keresahaan Masyarakat Saat Reses di Loa Kulu, Kukar

Ia bahkan menyebut, tak sedikit anggota DPR yang tidak kembali ke dapil saat masa reses, dan justru menggunakan waktu tersebut untuk berlibur ke tempat lain.