Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Hasil Survei Poltracking dan Celios

Daftar pejabat yang dinilai perlu di-reshuffle

Berikut sepuluh pejabat yang dinilai perlu diganti menurut hasil survei Celios:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
2. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana
3. Menteri HAM Natalius Pigai
4. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
5. Menteri Kebudayaan Fadli Zon
6. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko
9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid

Hasil Survei dan Penilaian Publik

Survei Celios menunjukkan bahwa rata-rata nilai kinerja pemerintahan berada di angka 3 dari skala 10.

Angka ini menurun dibanding survei serupa saat 100 hari pemerintahan, di mana Prabowo memperoleh nilai 5 dan Gibran 3.

“Kalau diibaratkan nilai sekolah, angka 3 dari 10 ini jelas berada jauh di bawah standar kelulusan yang biasanya ada di kisaran 6 atau 7,” ujar Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar.

Survei melibatkan 1.338 responden yang terbagi dalam dua kelompok: masyarakat umum dan kelompok pakar.

Responden tersebar secara nasional, dari desa hingga perkotaan, mencakup beragam latar sosial dan demografis.

Metodologi dan Temuan Tambahan

Penilaian dilakukan dengan metode expert judgement. Survei melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers yang mewakili berbagai desk pemberitaan, mulai dari ekonomi, sosial-politik, hukum dan HAM, hingga lingkungan. Survei berlangsung pada 30 September hingga 13 Oktober 2025.

Dari hasil agregasi:

• 29 persen responden memberi nilai 1 dari 10
• 14 persen memberi nilai 2
• 20 persen memberi nilai 3
• Hanya 2 persen memberi nilai 8
• Hanya 1 persen memberi nilai 9
• Tidak ada yang memberikan nilai sempurna

Sektor yang Dinilai Belum Tertangani

Sektor-sektor yang dianggap belum tertangani dengan baik antara lain:

• Penegakan hukum dan HAM (19 persen)
• Lingkungan (17 persen)
• Ekonomi dan pendidikan (masing-masing 14 persen)
• Kesehatan dan sosial (masing-masing 11 persen)
• Infrastruktur dan pertanian (masing-masing 7 persen)

Media Wahyudi Askar menegaskan bahwa hasil survei ini merupakan cerminan agregat dari suara publik.

“Agregasi rangkuman dari suara masyarakat yang kami lakukan lewat metodologi penelitian berkaitan dengan evaluasi kinerja ini,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa survei ini merupakan bagian dari partisipasi publik dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.

Dalam sistem demokrasi, presiden dan jajaran pemerintah adalah penyelenggara negara yang harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari rakyat. 

Kritik bukanlah bentuk penentangan, melainkan cermin agar pemerintah dapat melihat kekurangan dan memperbaiki arah kebijakan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com