Indonesia Kena sanksi IOC Usai Tolak Atlet Israel, Erick Thohir Tegaskan Sikap Pemerintah

TRIBUNKALTIM.CO - Komite Olimpiade Internasional (IOC) resmi mengeluarkan empat keputusan penting sebagai respons atas pembatalan visa kontingen Israel yang seharusnya tampil di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

Keputusan ini berdampak langsung pada posisi Indonesia dalam kancah olahraga internasional.

Sebagai konsekuensi, IOC menyerukan kepada federasi olahraga internasional untuk tidak menggelar kompetisi di Indonesia.

Selain itu, Indonesia tidak akan dipertimbangkan sebagai tuan rumah untuk ajang olahraga dunia seperti Olimpiade dan Olimpiade Remaja.

Baca juga: Israel Gugat Indonesia ke CAS soal Pencabutan Visa Atlet di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, memberikan tanggapan resmi atas keputusan IOC.

Ia menegaskan bahwa kebijakan pembatalan visa tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip kenegaraan yang dianut Indonesia.

Latar Belakang Penolakan Visa

Pemerintah Indonesia membatalkan visa atlet Israel menyusul keberatan dari sejumlah pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), terhadap keikutsertaan mereka dalam ajang olahraga tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspirasi publik dan organisasi keagamaan.

Sementara itu, Federasi Senam Israel (IGF) menyebut keputusan Indonesia sebagai tindakan yang “mengejutkan dan memilukan,” serta menilai hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi dunia olahraga internasional.

Baca juga: Italia Singkirkan Israel, Gattuso Bawa Gli Azzurri ke Playoff Piala Dunia 2026

Keputusan IOC

Menanggapi pembatalan visa tersebut, Dewan Eksekutif IOC mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut tindakan Indonesia sebagai bentuk penghalangan terhadap hak atlet untuk berkompetisi secara damai.

IOC menilai keputusan tersebut bertentangan dengan semangat Gerakan Olimpiade yang menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi, otonomi olahraga, dan netralitas politik.

“Tindakan ini mencegah Olympic Movement dari menunjukkan kekuatan olahraga,” bunyi pernyataan IOC.

IOC juga menegaskan bahwa semua atlet, tim, dan ofisial yang memenuhi syarat harus dapat berpartisipasi dalam ajang olahraga internasional tanpa diskriminasi dari negara tuan rumah, sesuai dengan Piagam Olimpiade.

Sebagai konsekuensi, IOC menyerukan kepada federasi olahraga internasional untuk tidak menggelar kompetisi di Indonesia.