Kader PSI Sebut Mahfud MD 'Sengkuni' Karena Kritik Whoosh, Ingatkan Jangan Lupa Kebaikan Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, baru-baru ini menerima kritik tajam setelah mengomentari polemik dua proyek besar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni proyek kereta cepat Whoosh dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Whoosh dan IKN adalah program unggulan Jokowi saat menjadi Presiden RI periode 2019-2024.

Dalam komentarnya, Mahfud menyatakan bahwa kedua proyek tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan terjadi korupsi, termasuk dugaan mark-up biaya pada proyek Whoosh dan penggunaan anggaran negara yang berlebihan untuk proyek IKN. 

Sebagai ahli hukum, Mahfud juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini.

Baca juga: Respons Mahfud MD saat Diminta KPK Lapor Dugaan Mark Up Whoosh

Namun, komentar Mahfud mengenai kedua program tersebut memicu polemik yang lebih luas.

Sudarsono, seorang mantan kader PDIP yang kini bergabung dengan PSI, menyatakan bahwa Mahfud telah melangkah terlalu jauh dengan memberikan kritik yang dianggapnya tidak tepat. 

Hal lain yang membuat kurang pas, kata Sudarsono, Mahfud, sebelumnya merupakan 'orang dalam' atau bagian dari pemerintahan Jokowi dan diangkat menjadi menteri oleh Presiden, kini justru mengkritik kebijakan yang pernah ia dukung.

"Mahfud Menjadi "Sengkuni"

Dalam sebuah podcast yang disiarkan oleh Unpacking Indonesia, Sudarsono mengungkapkan kekesalannya atas komentar Mahfud.

Ia bahkan menyebut Mahfud sebagai “Sengkuni”, sebuah tokoh dalam pewayangan yang dikenal licik, manipulatif, dan pandai menghasut.

Menurut Sudarsono, Mahfud seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang ia pernah jalankan sebagai bagian dari kabinet Jokowi.

"Bagi kami, kami marah terutama orang-orang yang dulunya mengabdi dengan beliau (Jokowi) dan diangkat oleh beliau, seperti Mahfud, hingga Said Didu," ujar Sudarsono.

"Saya kok bingung ini, Mahfud kok jadi Sengkuni ya? Artinya kemarin dia seperti apa, kok ikut-ikutan ngupas IKN yang katanya berpotensi ada pelanggaran, termasuk di Whoosh yang dia juga katakan ada pelanggaran," lanjutnya.

Sudarsono menilai bahwa komentar Mahfud dapat menciptakan kegaduhan di publik.

"Dia (Mahfud MD) sekian tahun ikut beliau (Jokowi) dan menjabat sebagai Menkopolhukam. Berarti dia tahu semua dinamika di dalam pemerintahan, kok sekarang ikut-ikutan menyampaikan kritik seperti itu? Ini yang membuat gaduh," jelasnya.

Sudarsono Mengingatkan Mahfud Jangan Lupa Kebaikan Jokowi 

Lebih lanjut, Sudarsono menegaskan bahwa Mahfud harus lebih tahu diri dan mengingat siapa yang memberinya kesempatan untuk menjadi menteri, yaitu Presiden Jokowi.

"Mahfud MD harus tahu diri. Siapa yang memberinya jalan untuk menjadi seorang menteri, kalau bukan Jokowi?" kata Sudarsono.

"Justru ini, kok Mahfud jadi Sengkuni, dulu dia kan Menkopolhukam, artinya kalau ada hal-hal yang berpotensi melanggar hukum, dia ada di dalamnya juga," tambahnya.

Sudarsono juga mengingatkan bahwa Jokowi memberikan kesempatan besar kepada Mahfud, termasuk saat Mahfud maju sebagai calon wakil presiden yang "menantang" anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024.

"Jokowi dulu sangat legowo saat Mahfud maju sebagai calon cawapres meskipun partai yang mengusungnya adalah partai yang dulu memecat Jokowi," ungkap Sudarsono.

Pentingnya Menghargai Jokowi 

Menurut Sudarsono, Mahfud seharusnya menghargai peran yang telah diberikan Jokowi kepadanya dan tidak mengomentari masalah yang sangat sensitif dengan cara yang terlalu negatif.

“Seharusnya Mahfud MD selayaknya tidak mengomentari sejauh itu dan senegatif itu,” ujar Sudarsono.

“Dia orang Jawa juga, ‘mikul dhuwur mendehem jero’, bagaimana Jokowi menjadikan Mahfud MD sebagai menteri untuk membantu beliau dalam pemerintahan,” tambahnya.

Sudarsono juga menyarankan Mahfud untuk lebih fokus pada isu-isu lain yang relevan, seperti tindakan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) yang baru-baru ini mengunjungi makam ibu Presiden Jokowi untuk melakukan pengecekan yang dianggap mencurigakan.

"Lebih baik bapak mengomentari itu, ketimbang mengkritik hal-hal yang justru bisa merugikan," kata Sudarsono, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Mahfud MD Dicap 'Sengkuni' usai Kritik Whoosh, PSI Ungkit Peran Jokowi Tunjuk Menkopolhukam.

Komentar Mahfud MD 

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan bahwa dari awal memang proyek Whoosh tidak beres karena banyak isu soal biaya, utang, kontrak hingga mark up.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Proyek RPU Kutai Timur Naik Penyidikan, 27 Saksi Diperiksa

Komentar itu disampaikan Mahfud saat isu soal utang Whoosh mencuat diusulkan agar dibayar dengan APBN, tetapi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolaknya.

Adapun utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ITU diketahui mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS. 

"Ada masalah serius yang kemudian tidak bisa disembunyikan lagi. Sejak tanggal 13 Oktober 2025 misalnya, menggelegar berita-berita yang beredar luas beberapa tahun yang lalu bahwa penanganan Whoosh sejak awalnya memang tidak beres"

"Selain isu biaya dan utang yang begitu besar, ada juga isu pengalihan kontrak dengan Jepang ke China, ada isu pemecatan pejabat yang tidak setuju dengan projek itu, ada isu dugaan mark up, ada isu projek busuk dan sebagainya," ungkap Mahfud, Jumat (24/10/2025), dikutip dari YouTube Mahfud MD Official.

Menurut Mahfud, jika dalam pembuatan kontrak pihak kita kalah atau justru merugikan, kesalahan tidak bisa sepenuhnya ditujukan kepada China saja.

"Jika kita kalah dalam pembuatan kontrak yang kemudian mencekik, tentu kita tidak dapat hanya menyalahkan China, melainkan bisa menganggap bahwa pihak kita tidak becus memegang kebebasan setara dalam berkontrak dan abai terhadap kepentingan nasional sendiri," kata Mahfud.

Mahfud menilai, bisa saja ada dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini.

Oleh karena itu, kasus Whoosh ini sejatinya harus diselesaikan secara hukum juga, jadi tidak hanya dari segi politiknya saja.

Sehingga, ke depannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

"Bahkan mungkin saja koruptif seperti yang didugakan sampai saat ini. Inilah perlunya penyelidikan atas kasus ini. Kasus ini harus diselesaikan bukan hanya secara politik, tetapi juga secara hukum," tegas Mahfud.

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram