Mahfud MD Ungkap Alasan Ragu Luhut Binsar Pandjaitan Terlibat Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Ringkasan Berita:

• Mahfud MD meragukan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung karena Luhut baru menangani proyek itu sejak 2020.
• Mahfud menegaskan bukan dirinya yang pertama kali mengungkap dugaan markup proyek Whoosh, melainkan hanya mengutip pernyataan dua narasumber di televisi.
• Ia menyatakan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan, namun menilai tidak perlu membuat laporan resmi karena isu tersebut sudah lebih dulu ramai dibahas publik.

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, angkat bicara soal isu dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

Ia mengaku ragu jika Luhut Binsar Pandjaitan, yang kala itu menjabat sebagai Menko Marves, terlibat dalam dugaan markup anggaran proyek strategis nasional tersebut.

Menurut Mahfud, Luhut baru mendapat tugas menangani persoalan proyek Whoosh pada tahun 2020, jauh setelah kontrak kerja sama ditandatangani pada 2015-2016.

Karena itu, Mahfud menilai kecil kemungkinan Luhut terlibat sejak awal dalam dugaan penyimpangan proyek transportasi cepat tersebut.

Baca juga: Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Disepakati Hingga 60 Tahun, Ini Kata Danantara dan Luhut

Luhut yang kala itu menjabat sebagai Menko Marves memang mempunyai peran vital dalam proyek Whoosh yang dibangun di era Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Luhut saat itu ditunjuk sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Kemudian, ketika isu dugaan korupsi proyek Whoosh ini, nama Luhut juga turut mencuat.

Mahfud dan Luhut diketahui turut berbicara mengenai proyek kereta cepat Whoosh. Dalam sebuah video di kanal YouTube-nya, Mahfud menyebut adanya dugaan markup anggaran dalam pengadaan proyek tersebut.

Sementara Luhut juga sempat menyinggung proyek ini dan meminta agar utang Whoosh melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) direstrukturisasi. 

Utang Whoosh itu belakangan ramai dibicarakan, apalagi setelah Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan agar utang tersebut dibayarkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terkait dengan dugaan korupsi Whoosh ini, Mahfud mengaku tidak mengetahui secara detail informasi soal perencanaan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, ketika dirinya masih menjabat sebagai Menko Polhukam era Jokowi.

Baca juga: Duduk Berdekatan Tapi tak Saling Sapa, Purbaya Klarifikasi Hubungan dengan Luhut

Sebab, dia diangkat menjadi Menko Polhukam pada 2019, sedangkan kontrak proyek Whoosh dimulai pada sekitar tahun 2015-2016 silam.

Namun, Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya ragu akan keterlibatan eks Menkeu Marves tersebut, sebab sebelumnya Luhut tidak memegang proyek Whoosh tersebut karena bukan bidangnya.

Mahfud menjelaskan bahwa Luhut baru diberi tugas menangani kasus Whoosh pada tahun 2020.