Berita Nasional Terkini
KPK Dorong Capres dan Kepala Daerah Harus dari Kader Partai, Ini Respons Golkar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan penguatan sistem kaderisasi partai politik dalam proses pencalonan pejabat publik.
Tayang:
Editor:
Rita Noor Shobah
Kompas.com/Syakirun Ni'am
USULAN KPK - Ilustrasi Gedung KPK. PK menyarankan agar revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mencantumkan klausul tambahan. Salah satu poinnya adalah mengatur bahwa bakal calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah harus berasal dari sistem kaderisasi partai.
Namun, Sarmuji sepakat bahwa secara ideal, partai akan jauh lebih bagus jika berhasil mencetak pemimpin dari rahim organisasinya sendiri.
"Menurut kami di dalam partai, kader partai lebih bagus, tapi seandainya ada yang lebih baik di luar partai dan itu adalah kader terbaik bangsa, tidak ada salahnya partai juga membuka diri," tuturnya. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Usul Capres Harus Kader Partai, Golkar: Kalau Ada yang Terbaik dari Luar, Beri Kesempatan
Berita Terkait: #Berita Nasional Terkini
| Pengamat Sarankan Prabowo Puasa Pidato 1-2 Bulan, Klaim Kemarahan Rakyat Bakal Mereda |
|
|---|
| Bahlil Bantah Batu Bara Langka Jadi Biang Kerok Mati Listrik, Sebut Mesin PLN Bermasalah |
|
|---|
| Daftar Lokasi Listrik Padam di Jakarta 13 Juni 2026 dan Alasan, Monas hingga Bundaran HI Bakal Gelap |
|
|---|
| Pidato Prabowo Dikritik Pengamat, Jokowi Dinilai Lebih Jago Jaga Perasaan Rakyat |
|
|---|
| Tunjangan Guru Naik, Guru Non ASN jadi Rp 2 Juta per Bulan, ASN Sebesar Gaji Pokok |
|
|---|
KOMENTAR
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20260315_KPK_THR_Kepala-Daerah-tidak-perlu-beri-THR-ke-Forkopimda.jpg)