Sabtu, 9 Mei 2026

Makan Bergizi Gratis

Respons UI dan IPB soal Kampus Kelola Dapur MBG, Presma BEM IPB Minta Kepala BGN Jangan Memaksa

Penolakan terhadap pelibatan perguruan tinggi terkait pendirian SPPG muncul dari BEM KM IPB University.

Tayang:
Instagram/BEM KM IPB
TOLAK SPPG KAMPUS - Surat terbuka BEM KM IPB University kepada Kepala BGN Dadan Hindayana tentang penolakan kampus menjadi pengelola MBG yang diunggah pada Rabu (6/5/2026). Dalam surat tersebut, Presiden Mahasiswa BEM KM IPB, Muhammad Abdan Rofi, meminta agar BGN tidak memaksakan kebijakan pendirian dapur MBG di kampus.(Instagram BEM KM IPB) 

“Kalau di IPB, Insya Allah mungkin Mei, kesatu. Dan mungkin nanti berikutnya di Juni,” kata Alim usai acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa di Jakarta, dikutip dari Antara.

Lokasi SPPG yang dikelola IPB University berada di Bogor agar dekat dengan kampus.

MBG yang diproduksi rencananya akan diperuntukkan bagi sejumlah sekolah di sekitar wilayah Bogor meskipun belum ada aspek teknisnya.

Respons Universitas Indonesia

Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah angkat bicara terkait rencana adanya satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di perguruan tinggi.

Menurut Heri, hal itu harus dikaji lebih lanjut, bukan oleh universitas, tetapi justru oleh pengelola usaha yang kemungkinan akan dijadikan dapur MBG.

"Universitas itu kan kita memiliki banyak unit usaha. Ada yang punya hotel misalnya. Misalnya kita UI punya Wisma Makara. Di dalam Wisma Makara itu ada dapur yang sudah biasa melayani masakan dan lain-lain untuk tamu hotel dan lain-lain," kata Heri di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (4/5/2026).

"Nah seandainya nanti ada MBG pun, SPPG ya, ini perlu dikaji terlebih dahulu ya. Tentunya bukan di universitasnya, tetapi di unit usahanya yang lebih relevan," lanjut dia.

Heri menjelaskan, sebenarnya tugas utama perguruan tinggi adalah pendidikan, penelitian, riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat.

Tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Sementara terkait pelaksanaan MBG, biasanya bisa diserahkan ke unit-unut usaha dari perguruan tinggi.

"Jadi bukan di universitasnya yang memiliki tugas yang sudah jelas, yaitu pendidikan, riset inovasi dan pengambilan masyarakat. Unit usaha yang relevan, yang tentunya seharusnya nanti menanganinya," jelas Heri.

Sebelumnya diberitakan, pelaksanaan program MBG kini mulai merambah ke ranah perguruan tinggi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menganjurkan agar satu perguruan tinggi minimal memiliki satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang populer sebagai dapur untuk memasak menu MBG.

Hal ini dikatakan Dadan seiring dengan peresmian SPPG Tamalanrea 14 yang dikelola oleh Yayasan Metavisi Akademika Nusantara dari Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Selasa (28/4/2026).

“Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Dadan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Makassar, dikutip dari situs BGN, Jumat (1/5/2026).

Menurutnya, pelibatan kampus merupakan pertimbangan yang logis dan strategis dengan kampus sebagai knowledge-based solution provider.

Terlebih MBG menyasar isu fundamental seperti gizi, pendidikan, dan kualitas SDM, sehingga perlu dijalankan berbasis sains dan data. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved