Kamis, 7 Mei 2026

Makan Bergizi Gratis

Respons UI dan IPB soal Kampus Kelola Dapur MBG, Presma BEM IPB Minta Kepala BGN Jangan Memaksa

Penolakan terhadap pelibatan perguruan tinggi terkait pendirian SPPG muncul dari BEM KM IPB University.

Tayang:
Instagram/BEM KM IPB
TOLAK SPPG KAMPUS - Surat terbuka BEM KM IPB University kepada Kepala BGN Dadan Hindayana tentang penolakan kampus menjadi pengelola MBG yang diunggah pada Rabu (6/5/2026). Dalam surat tersebut, Presiden Mahasiswa BEM KM IPB, Muhammad Abdan Rofi, meminta agar BGN tidak memaksakan kebijakan pendirian dapur MBG di kampus.(Instagram BEM KM IPB) 

Ringkasan Berita:
  • BEM KM IPB menolak keterlibatan kampus dalam pendirian dapur MBG dan meminta BGN melakukan evaluasi besar-besaran.
  • Kritik diarahkan pada masalah teknis dan penggunaan anggaran yang dinilai tidak tepat dalam program MBG.

TRIBUNKALTIM.CO - Penolakan terhadap pelibatan perguruan tinggi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul dari Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Mercusuar (BEM KM) IPB University.

Melalui unggahan di akun Instagram resmi @bemkmipb pada Rabu (6/5/2026), BEM KM IPB menyampaikan surat terbuka kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Dalam surat tersebut, Presiden Mahasiswa BEM KM IPB, Muhammad Abdan Rofi, meminta agar BGN tidak memaksakan kebijakan pendirian dapur MBG di kampus.

Baca juga: KSPSI Klarifikasi Respons Buruh soal MBG, Tidak Ada Penolakan Saat May Day 2026

"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa," pembuka surat terbuka yang diwakili oleh Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi itu. 

Pihak BEM IPB menekankan bahwa instansi pendidikan sebagai lembaga moral dan intelektual, bukan untuk proyek tumbal.

"Masih ada 1.242 orang yang keracunan makan bergizi gratis. Masih ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang direalokasi untuk makan bergizi gratis. Masih ada 1.720 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai dengan standar operasional. Masih ada puluhan SPPG yang masih dimiliki oleh kepentingan partai politik dan oligarki," tegas Rofi.

BGN Harus Evaluasi

Menurutnya BGN harus melakukan evaluasi besar-besaran di saat masih banyak sarana-prasarana sekolah yang masih belum layak dan guru honorer yang belum sejahtera.

Terlebih belakangan muncul kabar bahwa BGN memakai anggaran Rp 6,9 miliar untuk kaos kaki, Rp 113 miliar untuk jasa event organizer, dan pengadaan 21.800 motor listrik senilai Rp 900 juta.

Bukan justru memaksakan untuk program ini beroperasi secara luas bahkan sampai melibatkan instansi pendidikan.

Baca juga: Kepala BGN Dorong Kampus Bangun dan Kelola SPPG untuk MBG secara Mandiri

"Dengan dalih 'Menjadi labolatorium hidup untuk pengembangan riset dan inovasi'. Sudah cukup pak. Rakyatmu sudah muak," ujarnya lagi.

Menyiapkan penyampaian ke rektorat

Rofi mengatakan saat ini ia dan rekan-rekan organisasi kampus di Kabinet Mercusuar IPB tengah menyiapkan penyampaian aspirasi ke pihak rektorat.

"Kami sedang merancang eskalasi di internal KM IPB untuk menyampaikan ke rektorat langsung bersama keluarga mahasiswa IPB," tutur Rofi dihubungi Kompas.com via pesan singkat, Rabu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet pada Sabtu (2/5/2026) menyatakan siap membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG di Bogor pada Mei ini.

IPB Punya Dapur MBG di Bulan Mei 

Alim berujar kemungkinan jumlah SPPG yang akan dibangun lebih dari dua unit dengan menyesuaikan kesiapan pelaksanaan di lapangan.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved