Bandara Kertajari Jadi Bengkel Hercules Amerika, Pemerintah Langgar Prinsip Bebas Aktif

Ringkasan Berita:

• Rencana AS menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat perawatan (MRO hubs) pesawat militer C-130 Hercules se-Asia direspon kritis oleh anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. 
• Ia memperingatkan pemerintah agar berhati-hati dan transparan karena penggunaan eksklusif berpotensi memicu salah persepsi sebagai pangkalan militer AS, yang bisa membentur prinsip politik luar negeri bebas aktif.

TRIBUNKALTIM.CO - Bandara Kertajari di Majalengka, bakal menjadi pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) atau bengkel perawatan pesawat angkut berat C-130 Hercules oleh Amerika Serikat (AS), mendapatkan respons dari anggota DPR RI.

Anggota DPR RI khawatir ada salah persepsi dari niat Amerika Serikat menjadikan Bandara Kertajati sebagai bengkel Hercules.

Menurut anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, jika Bandara Kertajati secara eksklusif digunakan untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, persepsi berpotensi berkembang menjadi pangkalan militer.

Baca juga: Pentagon dapat Persetujuan Prabowo, Amerika Jadikan Bandara Kertajati Sebagai Pangkalan Hercules

“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia,” ujar TB Hasanuddin, Kamis (21/5/2026), dilansir dari Kompas.com.

Menurut Hasanuddin, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kerja sama strategis tersebut.

Dia mengingatkan bahwa transparansi menjadi kunci dalam pelaksanaannya, karena kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa.

“Jadi keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” kata TB Hasanuddin.

Baca juga: Megah di Tengah Sunyi Saat Menko AHY Sorot Bandara Kertajati dan Sebut ‘In The Middle of Nowhere’

Politikus PDI-P itu menekankan, pemerintah harus mampu menjelaskan secara perinci cakupan operasional fasilitas MRO tersebut.

Selain itu, TB Hasanuddin juga mengingatkan pemerintah agar mencermati potensi benturan keputusan tersebut dengan konstitusi dan sikap politik internasional Indonesia.

“Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia,” kata dia.

TB Hasanuddin juga menegaskan bahwa Bandara Kertajati hingga kini masih berstatus bandara penerbangan sipil.

Baca juga: Mimpi AHY, Bandara Kertajati yang Sepi Harus jadi Pusat Industri Dirgantara Nasional

Dengan begitu, pemerintah perlu menyiapkan penyesuaian regulasi, tata kelola, dan pengaturan zonasi secara jelas agar tidak mengganggu fungsi penerbangan sipil.

“Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat,” kata Hasanuddin.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan RI menerima tawaran Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth dengan menjadikan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia.

“Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN. Dia menawarkan, ‘Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?’. Saya lapor (ke) Bapak Presiden, ‘kasih Kertajati’. Nah kita sedang bekerja untuk itu,” ungkap Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin.

Baca juga: Apa Itu Rebana yang Dipromosikan Ridwan Kamil di B20 Investment Forum? Bandara Kertajati Disinggung