Soroti Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri, Ekonom sebut harus Diikuti Hasil yang dapat Diukur

Ringkasan Berita:

• Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo disorot di tengah tekanan fiskal.
• Ekonom CORE nilai frekuensi lawatan terkesan inkonsisten dengan efisiensi.
• Kunjungan ke Prancis penting untuk kerja sama strategis dan pertahanan.
• Namun, setiap lawatan harus membuahkan hasil nyata dan terukur.
• Pemerintah perlu transparan menyampaikan capaian konkretnya ke publik.

TRIBUNKALTIM.CO - Di tengah kondisi fiskal yang dinilai semakin ketat dan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah, frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto belakangan menjadi sorotan publik 

Diketahui, terbaru Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Prancis.

Kunjungan Prabowo ke Prancis kali adalah lawatan yang ketiga. 

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet perdebatan terkait lawatan luar negeri kepala negara seharusnya tidak hanya berfokus pada besaran biaya yang dikeluarkan, tetapi juga manfaat yang diperoleh Indonesia dari kunjungan tersebut. 

Baca juga: Bertemu Emmanuel Macron di Istana Elysee, Prabowo sebut Tahun Ini Saya sudah Tiga Kali ke Prancis

Yusuf menyebut kunjungan kenegaraan memang selalu membutuhkan anggaran besar di negara mana pun karena mencakup biaya operasional pesawat kepresidenan, pengamanan, akomodasi delegasi, logistik protokoler, hingga koordinasi diplomatik antarnegara. 

Jumat (29/5/2026) Yusuf mengatakan, “Secara prinsip, biaya besar bukan sesuatu yang aneh.

Namun sorotan publik kali ini bukan hanya soal nominal anggaran, melainkan soal frekuensi dan momentumnya yang dianggap terlalu berdekatan.”

Prabowo diketahui berkunjung ke Prancis, 28 Mei 2026. 

Sebelumnya Prabowo juga telah melakukan kunker ke Prancis pada 23 Januari dan 14 April lalu  

Frekuensi tersebut menjadi perhatian publik karena terjadi saat pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja negara dan menghadapi tekanan terhadap ruang fiskal. 

Yusuf mengatakan dalam kondisi seperti saat ini, masyarakat cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap setiap pengeluaran pemerintah yang dianggap tidak langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.

“Publik menuntut konsistensi. Jika kementerian diminta menghemat belanja dan masyarakat diajak berhemat, maka perjalanan tingkat tinggi yang terlalu sering akan mudah dipersepsikan sebagai bentuk inkonsistensi,” katanya.

Meski demikian, Yusuf menilai pemerintah memiliki argumentasi yang cukup kuat terkait pentingnya hubungan dengan Prancis.

Negara tersebut merupakan salah satu mitra strategis Indonesia, terutama dalam kerja sama pertahanan, teknologi, pendidikan, dan pengembangan industri pertahanan nasional.