Rabu, 10 Juni 2026

Makan Bergizi Gratis

5 Pengakuan KSP Dudung Abdurachman, Bantah Punya Dapur MBG

Dudung tidak hanya membantah tudingan bahwa dirinya memiliki dapur MBG tetapi juga membeberkan sejumlah temuan dan informasi lainnya

Tayang:
Tribunnews.com/Igman Ibrahim
KASUS MBG - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman membantah isu yang menyebut dirinya memiliki titik operasional dapur untuk program Makan Bergizi Gratis di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Untuk memperlancar komunikasi, Dudung kemudian menunjuk salah satu stafnya, Arif Nurrohman, sebagai penghubung antara pesantren dan BGN.

"Akhirnya saya sampaikan ke Pak Dadan, 'Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurrohman,' staf saya. Akhirnya silakanlah, mereka berhubungan, mereka berhubungan saya sudah tidak ngerti apa-apa," tegas Dudung.

Menurutnya, setelah kedua pihak terhubung, dirinya tidak lagi mengikuti perkembangan program tersebut.

3. Dapur yang Diusulkan Bahkan Belum Terbangun

Dudung mengatakan bahwa ketika dirinya kembali menanyakan perkembangan program beberapa waktu lalu, dapur yang direncanakan justru belum terbangun.

Fakta tersebut menurutnya menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.

"Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai. Bangunnya pun dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaedi dan sebagainya, cuma karena saya yang minta tolong ke Pak Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur," jelasnya.

Dengan kata lain, Dudung menilai isu mengenai kepemilikan dapur muncul hanya karena dirinya pernah menjadi perantara komunikasi antara pihak pesantren dan BGN.

Padahal, menurut penjelasannya, proyek yang dimaksud bahkan belum terealisasi hingga saat ini.

4. Motor Listrik MBG Rp 1,03 Triliun Disebut Sudah Dibayar Meski Masih Dirakit

Selain membahas isu dapur MBG, Dudung juga menyoroti proyek pengadaan kendaraan operasional di lingkungan BGN.

Ia mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pengadaan motor listrik yang nilainya mencapai Rp 1,03 triliun.

Menurut Dudung, berdasarkan informasi yang diterimanya, pembayaran terhadap proyek tersebut sudah dilakukan meskipun kendaraan yang dipesan belum sepenuhnya selesai diproduksi.

"Nah, kemudian setelah dicek, rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama, ya," ungkap Dudung.

Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut mencakup pengadaan 21.801 unit kendaraan operasional.

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved