DPRD Kaltim Dorong Penguatan BLK dan Serapan Alumni untuk SDM IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melakukan monitoring program di UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Disnakertrans Kaltim di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (10/9/2025). 

Dalam kunjungan ini, anggota dewan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelatihan, evaluasi penyerapan alumni, hingga strategi menyiapkan tenaga kerja lokal untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menilai jumlah paket pelatihan yang tersedia saat ini masih terbatas. 

Ia mengusulkan, agar jumlahnya ditingkatkan dari 16 menjadi 32 paket, dengan catatan kesiapan instruktur juga diperhatikan.

Baca juga: Anggota DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan Minta Sudahi Perdebatan Kampung Sidrap 

“Kalau memungkinkan, bisa dipertimbangkan dukungan anggaran melalui kerja sama dengan DPRD. Tujuannya agar jangkauan pelatihan lebih luas dan kualitas tenaga
kerja Kalimantan Timur meningkat,” ujarnya. 

Baba juga menekankan, pentingnya data alumni BLKI Tahun 2023, terutama terkait serapan kerja untuk menilai efektivitas program.

Ia meninta bahwa BLK tidak hanya fokus pada penyelenggaraan pelatihan semata, tetapi juga harus menghadirkan data komprehensif mengenai alumni dan tingkat serapan kerja sebagai tolok ukur keberhasilan.

"Komisi IV mendorong perluasan daya tampung, penambahan instruktur, serta
pembentukan unit pelatihan di berbagai kabupaten kota," ujarnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, yang menyoroti perlunya transparansi kurikulum agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Baca juga: Rincian Gaji dan Tunjangan 55 Anggota DPRD Kaltim 2025, Tembus Rp52,20 Miliar

Ia menyebut mekanisme tracing alumni sebagai indikator penting keberhasilan program.

“Kalau tidak ada data alumni yang jelas, kita tidak tahu sejauh mana program ini benar-benar bermanfaat bagi penurunan pengangguran,” tegasnya.

Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis menilai BLK memiliki peran vital dalam meningkatkan keterampilan vokasi, namun keterbatasan daya tampung membuat banyak masyarakat belum terakomodasi.

“Profil tenaga kerja Kaltim masih perlu peningkatan kapasitas, sementara angka
pengangguran cukup tinggi. Disnaker harus menunjukkan data yang jelas agar DPRD bisa memperjuangkan penguatan anggaran,” katanya.

Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry menambahkan bahwa kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota perlu diperkuat dalam proses rekrutmen peserta agar lebih transparan dan tepat sasaran, dengan mekanisme tracing alumni yang jelas.

Ia juga menekankan pentingnya publikasi yang lebih luas agar masyarakat mengetahui program yang tersedia.