DPRD Kaltim Dorong Pemerataan BOSDA dan Penguatan Sekolah Swasta

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA -  Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, Dewan Pendidikan Kaltim, serta perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK Swasta se-Kaltim, Senin (25/8/2025)

Agenda utama RDP ini adalah membahas tata kelola Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan kondisi honorarium guru swasta tingkat SMA dan SMK di wilayah Kaltim.

Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut, berbagai pihak menyampaikan aspirasi dan evaluasi terkait pelaksanaan BOSDA yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan operasional sekolah swasta. 

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan bahwa pengelolaan BOSDA harus diarahkan untuk mendukung distribusi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara adil dan merata. 

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada sekolah yang tertinggal, baik negeri maupun swasta. Pemerataan dana operasional adalah kunci untuk memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan,” ujar H. Baba.

Baca juga: DPRD Kaltim Dorong Kolaborasi Global Perguruan Tinggi 

Dalam forum tersebut, perwakilan MKKS menyampaikan keluhan terkait keterbatasan penggunaan BOSP yang dinilai terlalu ketat dan tidak fleksibel dalam menjawab kebutuhan riil di lapangan. 

Komisi IV menyoroti bahwa pembatasan-pembatasan ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim.

H. Baba menyarankan agar Pemprov Kaltim lebih fokus pada program-program yang menjadi kewenangannya, termasuk penguatan BOSDA dan insentif guru swasta. 

“Kami mendorong agar kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada sekolah negeri. Sekolah swasta juga bagian dari ekosistem pendidikan yang harus diperhatikan secara adil,” tegasnya.

Senada, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Hartono Basuki, menambahkan bahwa eksistensi sekolah swasta di Kaltim masih sangat relevan dan strategis, terutama dalam menjangkau wilayah yang belum terlayani optimal oleh sekolah negeri. 

Ia menyoroti bahwa program pendidikan gratis yakni Gratispol yang digulirkan pemerintah perlu dirumuskan dengan formula yang tepat agar benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Sekolah swasta jangan sampai terpinggirkan. Kita harus pastikan program Gratispol tidak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar terdistribusi secara adil,” ujarnya.

Sementara itu, Agus Aras, turut menyoroti aspek kewenangan dan kesiapan fiskal dalam pelaksanaan program Gratispol.

Ia menegaskan bahwa program pendidikan gratis seharusnya difokuskan pada jenjang yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim, yakni SMA, SMK, MA dan SLB. 

“Kita harus realistis. Jangan sampai program yang niatnya baik justru membebani APBD karena tidak mempertimbangkan batas kewenangan dan kapasitas fiskal,” ujarnya.