Hasil Survei LSI Denny JA: 3 Alasan Mayoritas Publik Menolak Pilkada oleh DPRD, Suara Gen Z Mencolok

Ringkasan Berita:

• Survei nasional LSI Denny JA menunjukkan mayoritas publik Indonesia menolak Pilkada oleh DPRD, dengan penolakan terkuat datang dari Generasi Z. 
• Sebanyak 66,1 persen responden menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD berisiko menghilangkan hak rakyat dan memperkuat dominasi elit partai. 
• Temuan ini menegaskan Pilkada langsung telah menjadi bagian dari identitas demokrasi yang sulit dihapus tanpa mandat publik.

TRIBUNKALTIM.CO - Wacana penghapusan Pilkada langsung dan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD mendapat penolakan luas dari publik.

Survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia secara tegas menolak kepala daerah dipilih oleh DPRD, dengan kelompok Generasi Z menjadi golongan yang paling keras menolak.

Berdasarkan rilis resmi LSI Denny JA yang diterima TribunKaltim.co, Rabu (7/1/2026), sebanyak 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Sementara itu, hanya 28,6 persen yang setuju, dan 5,3 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Angka ini melampaui ambang psikologis 60 persen yang dalam kajian opini publik menandai penolakan sistemik, bukan sekadar fluktuasi sementara.

Baca juga: Soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD, PDI Perjuangan Tunda Sikap hingga Rakernas

Risiko Oligarki: Kepala Daerah Ditentukan Elit Partai di Jakarta

LSI Denny JA menilai, jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, maka terpilihnya kepala daerah, dari Aceh hingga Papua, berpotensi ditentukan oleh kesepakatan segelintir elite partai politik di tingkat pusat.

Kondisi ini dinilai dapat mempersempit ruang kedaulatan rakyat dan memperbesar risiko oligarkisasi kekuasaan lokal, di mana kepentingan partai lebih dominan dibanding aspirasi warga daerah.

Penolakan Merata, Tak Mengenal Gender dan Wilayah

Survei menemukan penolakan terhadap Pilkada oleh DPRD merata di seluruh lapisan sosial, tanpa bias identitas.

• Laki-laki: 65,8persen menolak
• Perempuan: 66,4persen menolak
• Warga desa: 66,7persen menolak
• Warga kota: 66,7persen menolak

Adanya perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa isu Pilkada langsung bukan isu identitas, melainkan isu kepemilikan kedaulatan rakyat.

Kelas Ekonomi Atas Justru Paling Kritis

Menariknya, penolakan justru semakin menguat seiring meningkatnya tingkat pendapatan:

• Pendapatan < Rp2>
• Rp2–4 juta/bulan: 65,9persen menolak
• > Rp4 juta/bulan: 70,0persen menolak

Temuan ini mengindikasikan bahwa resistensi terhadap Pilkada DPRD bukan disebabkan ketidaktahuan politik, melainkan kesadaran atas risiko konsentrasi kekuasaan di tangan elite.

Pendidikan Rendah hingga Tinggi Sama-Sama Menolak

Di seluruh jenjang pendidikan, mayoritas responden tetap menolak Pilkada oleh DPRD:

• Tamat SD ke bawah: 73,5persen menolak
• SMP sederajat: 52,4persen menolak
• SMA sederajat: 71,1persen menolak
• D3 ke atas: 61,0persen menolak

LSI menilai, kuatnya penolakan di kelompok berpendidikan rendah menunjukkan bahwa Pilkada langsung telah dipahami sebagai hak dasar, bukan sekadar konsep akademik.

Generasi Z Paling Keras Menolak: 84 Persen

Penolakan paling tegas datang dari Generasi Z (usia di bawah 27 tahun):

• Gen Z: 84,0persen menolak
• Milenial (28–43): 71,4persen
• Generasi X (44–59): 60,0persen
• Baby Boomer (>60): 63,0persen

LSI menilai temuan ini krusial karena Generasi Z merupakan generasi yang lahir dan tumbuh sepenuhnya dalam era Pilkada langsung.