TAG
Neni Moerniaeni
-
Krisis Identitas Muncul pada Pelajar Bontang, Walikota Neni Moerniaeni Tuding Pengaruh Media Sosial
Walikota Bontang, Neni Moernaeni menyoroti fenomena krisis identitas yang dialami sebagian pelajar di Kota Bontang
Selasa, 30 September 2025 -
APBD Bontang Diproyeksikan Turun, Pemkot Bersiap Pangkas Anggaran Demi Jaga Program Prioritas
APBD Bontang 2026 diproyeksi turun hingga Rp2,1 triliun, Pemkot diminta efisiensi agar program prioritas tetap berjalan
Kamis, 25 September 2025 -
Walikota Bontang Neni Moerniaeni Tunjuk 5 Pejabat Sementera untuk Isi OPD yang Kosong
Pejabat sementara (Plt) untuk mengisi kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong usai mutasi pejabat
Rabu, 24 September 2025 -
Terbaru Angela Idang Belawan, Daftar 3 Bupati dan Walikota Perempuan di Provinsi Kalimantan Timur
Terbaru Angela Idang Belawan, Daftar 3 Bupati dan Walikota perempuan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)
Selasa, 23 September 2025 -
Walikota Bontang Neni Pekan Depan Lelang Jabatan Eselon II untuk Mengisi 5 Kekosongan
Meski 8 pejabat eselon II telah resmi dilantik pada Senin (22/9/2025) pagi, sejumlah kursi strategis di Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang masih kosong
Senin, 22 September 2025 -
5 Jabatan Kepala OPD Bontang Kosong, Walikota Neni Moerniaeni Siapkan Lelang Terbuka
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pastikan lima jabatan kepala OPD kosong segera diisi lewat lelang terbuka.
Senin, 22 September 2025 -
Mutasi Perdana Pemerintahan Neni Moerniaeni-Agus Haris, 8 Pejabat Bontang Dilantik
Walikota Bontang, Neni Moerniaeni, merombak delapan pejabat eselon II dalam mutasi perdana, dorong kinerja inovatif demi kota lebih maju
Senin, 22 September 2025 -
Tambahan Dana TKD 2026 Dinilai Belum Cukup, Walikota Bontang Usulkan PPh 21 Dikembalikan ke Daerah
Tambahan dana TKD 2026 dinilai belum cukup. Walikota Bontang tetap minta TKD tak dipangkas dan usulkan Pph-21 dikembalikan ke daerah
Jumat, 19 September 2025 -
Wali Kota Neni Minta Pajak Penghasilan Pekerja Industri Besar Kembali ke Bontang, Bukan ke Pusat
Wali Kota Neni Moerniaeni meminta pajak penghasilan pekerja industri besar kembali ke Bontang, bukan ke pusat.
Jumat, 19 September 2025 -
Transfer Pusat ke Daerah Ditambah Rp43 Triliun, Walikota Bontang: Belum Cukup
Walikota Bontang, Kalimantan Timur, Neni Moerniaeni tetap berharap pemerintah pusat tidak memangkas dana transfer ke daerah
Jumat, 19 September 2025 -
6 Fakta Banjir Bontang, Daftar 3 Kelurahan yang Terdampak Cukup Parah hingga Walikota Dikritik
Enam fakta banjir Bontang dari daftar 3 kelurahan terdampak cukup parah hingga Walikota Bontang, Neni Moerniaeni dikritik warga saat tinjau banjir.
Selasa, 16 September 2025 -
Mobil Neni Mogok Saat Lewati Banjir, Tuai Kritik Warga, Wali Kota Bontang: Banjir Masih Prioritas
Mobil Neni Moerniaeni mogok saat melewati banjir di kawasan Bontang, Kaltim. Wali Kota Bontang itu pastikan program pengendalian masih prioritas.
Selasa, 16 September 2025 -
Banjir Bontang Meluas, Walikota Janji Normalisasi Sungai Jadi Prioritas
Banjir merendam sejumlah wilayah di Kota Bontang. Walikota menegaskan penanganan banjir jadi prioritas, warga berharap solusi segera terealisasi
Selasa, 16 September 2025 -
Bontang Dilanda Banjir, Walikota Neni Moerniaeni Turun untuk Meninjau Langsung
Walikota Bontang Neni Moerniaeni turun langsung ke lokasi banjir RT 7 Bontang Permai untuk menyerap aspirasi warga terdampak.
Selasa, 16 September 2025 -
Walikota Bontang Tunggu Kajian untuk Penetapan Status KLB Demam Berdarah, 2 Warga Meninggal
Walikota Bontang, Neni Moerniaeni tunggu kajian untuk penetapan status KLB Demam Berdarah Dengue setelah 2 warga meninggal dunia karena DBD
Senin, 15 September 2025 -
DPRD Bontang Tolak Pemangkasan DBH, Warga Terancam Banjir
Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dinilai berpotensi menghambat pembangunan vital di Bontang, termasuk proyek penanganan banjir
Kamis, 11 September 2025 -
Apa Itu UU HKPD? Disebut Walikota Bontang, Neni Moerniaeni saat Soroti Pemangkasan Dana Bagi Hasil
Apa itu UU HKPD? Walikota Bontang, Neni Moerniaeni sebut pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak sesuai UU HKPD. Simak penjelasan lengkapnya.
Kamis, 11 September 2025 -
Dana Bagi Hasil Dipangkas Pusat, Pemimpin Daerah di Kaltim Berteriak, Walikota Bontang: Tidak Adil
Dana Bagi Hasil dipangkas Pusat, Pemimpin Daerah di Kaltim berteriak. Walikota Bontang Neni Moerniaeni menyebut tidak adil.
Kamis, 11 September 2025 -
Dana Bagi Hasil Dipotong 50 Persen, Kepala Daerah Kaltim Suarakan Penolakan
Sejumlah kepala daerah di Kaltim menolak rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai merugikan masyarakat dan mengancam program prioritas
Rabu, 10 September 2025 -
Walikota Bontang Tolak Rencana Pemangkasan DBH, Sebut Langgar UU HKPD
Gejolak pemangkasan Dana Bagi Hasil atau DBH yang berpotensi dilakukan pemerintahan pusat, akan membuat beberapa daerah termasuk Bontang
Rabu, 10 September 2025