APBD Bontang Diproyeksikan Turun, Pemkot Bersiap Pangkas Anggaran Demi Jaga Program Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Pemerintah Kota Bontang menghadapi tantangan besar setelah proyeksi APBD Bontang 2026 turun signifikan dari asumsi awal Rp2,8 triliun menjadi sekitar Rp2,1 triliun. 

Kondisi ini memaksa pemerintah kota mengambil langkah efisiensi agar program prioritas tetap berjalan sesuai rencana.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa penurunan tersebut dipengaruhi minimnya dana transfer dari pusat yang hanya mencapai Rp912 miliar.

Dana itu terdiri dari Dana Transfer Umum Rp833 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Rp75,6 miliar, dan DAK fisik Rp6,5 miliar.

Meski demikian, Neni sangat berharap gambaran APBD 2026 yang sampai ketangannya bisa bertambah.

Baca juga: Walikota Bontang Neni Moerniaeni Tunjuk 5 Pejabat Sementera untuk Isi OPD yang Kosong

"Prediksi sekitar Rp 2,1 triliun. Kami sangat berharap ada kenaikan,” ujar Neni, Kamis (25/9/2025).

Ia menyebut peluang kenaikan bisa datang dari Bantuan Keuangan Provinsi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun SilPA yang masih berpotensi memperkuat APBD.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, mengungkapkan pemerintah tengah menyusun ulang belanja daerah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi.

Fokusnya diarahkan pada pemangkasan kegiatan yang tidak mendesak seperti rapat seremonial, perjalanan dinas, bimbingan teknis, hingga konsumsi kegiatan.

“Acuannya Inpres terbaru, soal efisiensi ” kata Aji.

Baca juga: DPRD Kaltim Soroti Pemangkasan APBD, Proyeksi Rp4,6 Triliun Terpangkas

Pemangkasan ini menurutnya penting karena transfer pusat turun hingga 30 persen.

Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sambung Aji, pemerintah masih berupaya tetap mempertahkan. Termasuk Program pembangunan prioritas, termasuk proyek revitalisasi Danau Kanaan, yang dikonsepkan dengan skema multiyears.

“Program utama seperti penanganan banjir kami upayakan tetap bisa dijalankan," pungkasnya. (*)