Tagihan PBB di Balikpapan Dianggap Tidak Wajar, Pengamat: Pemerintah Jangan Berdagang dengan Rakyat

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kenaikan tarif tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Balikpapan, Kalimantan Timur mengejutkan masyarakat.

Hal itu lantaran nilai kenaikan PBB yang mencapai ribuan persen dianggap tidak wajar, bahkan terkesan asal-asalan.

Salah satu contoh, tagihan PBB warga di Balikpapan Utara yang naik dari Rp 306 ribu menjadi Rp 9,5 juta.

Meskipun kenaikan itu telah diklarifikasi oleh Kepala BPPRD Balikpapan, Idham Mustari yang menyebutkan bahwa kenaikan itu akibat “kesalahan teknis”.

Baca juga: Respons Pemprov Kaltim Soal Isu Kenaikan Tarif PBB di Balikpapan, Sri Wahyuni: Kami Dalami Dulu Ya

Namun pengamat kebijakan publik Balikpapan, Hery Sunaryo menilai alasan itu tidak bisa diterima begitu saja.

“Kalau memang hanya teknis, mengapa bisa terjadi secara masif dan tanpa sosialisasi yang jelas?” tanya Hery Sunaryo.

Menurut Hery Sunaryo, kebijakan ini jelas menambah beban pengeluaran bagi warga, khususnya pensiunan dan kelompok menengah ke bawah.

“Ini bukan sekadar angka. Ini langsung mengurangi anggaran keluarga yang seharusnya untuk kebutuhan pokok lain,” tegasnya.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Buka Layanan Aduan 24 Jam Tampung Komplain Warga, Kukar Pastikan PBB tak Naik 2025

Hery Sunaryo juga mengkritisi kebijakan diskon pajak hingga 90 persen yang ditawarkan Pemkot Balikpapan.

Ia menyebut langkah itu mirip strategi pedagang yang menaikkan harga tinggi-tinggi lalu memberi potongan besar.

“Pemerintah jangan berdagang dengan rakyat. Solusinya bukan diskon, tapi meninjau ulang kebijakan kenaikan PBB itu sendiri,” ujarnya.

Sorotan juga diarahkan pada DPRD Balikpapan.

Baca juga: Aliansi Balikpapan Melawan Bakal Demo di Kantor Pemkot, Kawal Isu PBB, Minta Rahmad Masud Hadir

Di saat masyarakat menjerit, legislatif yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru terkesan bungkam.

“Inilah saatnya DPRD membuktikan keberpihakannya. Jangan hanya bersuara lantang saat kampanye, lalu diam ketika rakyat kesulitan,” kritik Hery Sunaryo.

Ironisnya, di tengah jeritan masyarakat, fasilitas mewah pejabat justru jadi sorotan.